JATIMTIMES - Rencana pengurangan jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Situbondo dipastikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Sosial (Dinsos) dipastikan tidak akan terjadi, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinsos Situbondo, Timbul Surjanto usai berkoordinasi dengan Tim APBD (T-APBD) Pemkab Situbondo, Sabtu (02/11/2024).
"Program pemberian bansos untuk masyarakat Situbondo merupakan program prioritas Pemerintah Kabupaten Situbondo, oleh karena itu setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah, sebagai ketua T-APBD didapatkan keputusan untuk tetap memprioritaskan program tersebut dengan tanpa mengurangi jumlah penerima yakni dengan jumlah 26 ribu orang sesuai dengan data 2024," jelas Timbul.
Selain itu, Timbul mengatakan meskipun memang pagu anggaran dinsos mengalami penurunan, nantinya akan ada penyesuaian dengan kegiatan lain dan hal ini masih bisa dilakukan, sebab APBD Tahun 2025 masih belum disahkan.
"Nanti akan kami sesuaikan dengan berdasarkan arahan dan hasil koordinasi dengan T-APBD, yang terpenting saat ini adalah program prioritas pemberian bansos tetap dilaksanakan dengan tanpa pengurangan, penyesuaian masih bisa dilakukan selama APBD 2025 belum disahkan," ungkapnya.
Timbul mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir terkait jumlah penerima bansos, sebab data penerima yang digunakan adalah data verval dari setiap desa dan kemudian tersinkronisasi dengan data DTKS.
"Jumlahnya tetap 26 ribu penerima di tahun 2025, jadi masyarakat tidak perlu risau, pemerintah kabupaten situbondo menjamin tidak akan ada pengurangan," Tegasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera atau DNS di DPRD kabupaten Situbondo, Janur Sasra Ananda mengatakan bahwa kegiatan pemerintah daerah yang menyentuh masyarakat miskin langsung dalam hal ini bansos tidak bisa serta merta dikurangi jumlahnya begitu saja, apalagi itu adalah program prioritas bupati dan wakil bupati kabupaten Situbondo Karna Suswandi dan Nyai Hj Khoirani.
Baca Juga : Pemkab Bogor Contoh Pengelelolaan Sampah di Kota Malang, Pj Wali Kota: Kita Belajar Bersama
"Terkait permasalahan di Dinas sosial kami minta agar jumlah penerimanya tetap, baik itu diupayakan apakah dari sumber anggaran kabupaten atau dari DBHCHT yang dimaksimalkan," ungkap Janur yang juga anggota komisi IV DPRD Situbondo.
Selain itu, politisi dari partai Demokrat itu juga menyampaikan bahwa fraksi DNS akan terus mengawal bagaimana program pemberian bansos itu baik di pembahasan badan anggaran maupun di komisi.
"Kita akan kawal sampai terealisasi, bahwa data penerima bansos tetap 26 ribu orang. Untuk masalah penyesuaian, biarlah itu menjadi tugas T-APBD, saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan Visi pemerintah kabupaten situbondo," pungkasnya.
