JATIMTIMES - Usai resmi dibentuk, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyatakan keseriusannya untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Salah satu program yang akan dikawal Komisi IV adalah program makan siang bergizi gratis. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zia'ul Haq, program yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto tersebut sangat berkaitan erat dengan pendidikan.
Baca Juga : Tanpa Ketua, Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Dilantik
"Karena sasarannya kan siswa, tentunya ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan kita. Tentu secara berkelanjutan. Karena ini berhubungan dengan pemenuhan gizi bagi siswa. Apalagi sasaran Pak Presiden, di daerah tertinggal, terdepan dam terluar (3T)," ungkap Zia.
Namun tentunya, untuk merealisasikan program tersebut di Kabupaten Malang, perlu dilakukan pemetaan dan identifikasi secara mendetail dan menyeluruh. Sebab, program itu berkaitan dengan kemampuan APBD Kabupaten Malang.
“Tentu harus dihitung dulu. Wilayah kita sangat luas, sebaran penduduk di 33 kecamatan dan 378 desa dan 12 kelurahan mencapai hampir 2 juta. Ini harus dipetakan agar penyalurannya tepat sasaran,” ujar dia.
Selanjutnya, juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Ia menilau, hal tersebut menjadi keharusan bagi jajaran wakil rakyat. Terkhusus bagi Komisi IV yang memang diberi amanah untuk membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
"Bidang kesehatan dan pendidikan ini kan menjadi kebutuhan dasar yang juga diamanahkan oleh pemerintah pusat. Jadi, sudah sepatutnya hal itu bisa turut dilakukan pemerintah daerah," jelas Zia.
Baca Juga : Warga Joyogrand Kembali Tagih Soal Kompensasi yang Belum Rampung ke Tomoland
Menurut Zia, ada beberapa permasalahan yang memang masih harus diberi perhatian dan dijernihkan. Salah satunya berkaitan dengan program universal health coverage (UHC).
Zia mengatakan, program tersebut sudah sepatutnya bukan menjadi program seremonial saja, melainkan harus dikawal secara konsisten. Tujuannya untuk memastikan pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat.
"Program ini tidak sepatutnya menjadi acara seremonial saja. Namun harus benar-benar dikawal. Kesehatan itu menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, dan didapat oleh masyarakat," pungkas Zia.
