JATIMTIMES - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Jatim) Hidayat menegaskan komitmennya untuk mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim agar tepat sasaran. Menurutnya, APBD harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Hidayat menyebut, terdapat beberapa sektor prioritas yang akan menjadi fokus pengawasan. Di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Baca Juga : Janji Paslon Sa-Sa, Petani di Tulungagung Akan Dapat Pupuk Gratis
Dia bilang, dana publik harus dialokasikan dengan bijak untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Hidayat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD merupakan kunci utama untuk menghindari potensi penyalahgunaan anggaran.
“Kami tidak ingin ada ruang bagi korupsi atau pemborosan dana publik. Setiap keputusan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” katanya, Sabtu (26/10/2024).
“Kami memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa APBD ini tidak hanya menjadi sekadar angka di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan untuk kesejahteraan rakyat,” sambung politisi asal Mojokerto ini.
Konkretnya, ke depan pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap setiap program yang dibiayai oleh APBD, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya di lapangan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk turut serta mengawasi penggunaan anggaran daerah, sehingga keterbukaan informasi publik menjadi prioritas.
Legislator asal Dapil Kab/Kota Mojokerto-Jombang ini juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh daerah, bukan hanya di pusat kota tetapi juga di pedesaan. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi sektor yang tak kalah penting.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap persoalan kemiskinan dan akses pendidikan yang belum merata. APBD harus menjadi solusi konkret atas masalah-masalah ini,” ujar Hidayat.
Baca Juga : Program 1.000 Event Setiap Tahun Jadi Leading Program, WALI Pastikan APBD Kota Malang Tetap Maksimal
Di sektor ekonomi, Hidayat mengungkapkan dukungannya terhadap program-program yang dapat memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jatim. Menurutnya, pengembangan UMKM akan membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah.
“Ini adalah tugas kami sebagai wakil rakyat, untuk melihat langsung di lapangan apakah program-program tersebut benar-benar memberikan dampak positif,” tuturnya.
Hidayat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama mengawal APBD, demi tercapainya pembangunan yang adil dan merata di Jawa Timur. Dengan adanya keterlibatan publik yang lebih aktif, ia berharap proses penganggaran menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Anggaran ini adalah uang rakyat. Kita harus pastikan bahwa setiap rupiahnya digunakan sebaik mungkin untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Jawa Timur,” tegas Hidayat.
