JATIMTIMES - Masa pemerintahan Jokowi, dinilai terdapat sejumlah catatan kritis yang menjadi pekerjaan rumah presiden terpilih Prabowo. Catatan kritis ini berkaitan dengan kebijakan di bidang komunikasi. Hal ini disampaikan Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UB Dr Verdy Firmantoro.
Dijelaskan Verdy, bahwa permasalahan yang pertama adalah perihal blunder komunikasi. Blunder komunikasi yang dimaksud terutama yang berkaitan dengan isu-isu krusial salah satunya saat terjadi Pandemi Covid-19. Menurutnya, saat terjadinya pandemi 19, memang cukup banyak terjadi proses atau blunder komunikasi ini.
Baca Juga : Gunakan 'Kerpekan' Saat Sesi Debat? Begini Jawaban Gamblang Para Calon Gubernur Jatim
"Maka ini bisa menjadi refleksi untuk pemerintahan ke depan meskipun belum tentu akan menghadapi situasi yang sama," jelasnya.
Selain itu, juga terdapat kegagalan pemerintahan saat ini mengkomunikasikan sejumlah kebijakan. Contohnya perihal Ibu Kota Nusantara (IKN), Omnibus Law dan lainnya.
"Mungkin project-nya sudah berjalan, undang-undangnya sudah disahkan, tetapi masih menyisakan diskursus di ruang publik dan ini tentu PR bagi pemerintah baru untuk kemudian bagaimana komunikasi kebijakan ini tetap diterima oleh masyarakat,” paparnya.
Di sisi lain, pihaknya juga menilai, bahwa pemerintahan saat ini terlalu defensif terhadap kritik. Tentu, dalam hal ini juga yelah banyak gambar kasus tentang kritikan-kritikan dan respon atau kritikan itu. Di sinilah, pemerintah menurut Dosen asal Lumajang ini, pemerintah perlu untuk gencar melakukan dialogis.
“Dengan dialogis itu bisa membuat bagaimana kritik bisa menjadi energi bagi pemerintah terkait dengan kritik yang sifatnya konstruktif,” jelasnya.
Miskomunikasi maupun misinformasi sangat banyak terjadi pada masa pemerintahan Jokowi. Hal ini terjadi terutama dalam penyebaran informasi di ruang digital dan media sosial.
Baca Juga : Wahyu Hidayat Emban Amanah Jadi Ketua PII Kabupaten Malang
“Meningkatnya hoaks saya kira juga menjadi isu yang kemarin cukup kewalahan direspon oleh pemerintah. Dan ini juga menjadi pekerjaan rumah pemerintahan selanjutnya," terangnya.
Verdy menambahkan, bahwa catatan tersebut tidak hanya sebagai bagian dari refleksi kritis di dalam konteks komunikasi, tapi juga bagian dari masalah terkait dengan kebijakan pemerintah maupun berbagai hal lainnya. Maka kedepan, pemerintah harus melakukan cara-cara atau komunikasi dengan cara yang baik. Untuk itu, salah satu hal penting yang harus dilakukan pemerintahan baru adalah harus mampu membangun dan melakukan komunikasi yang lebih integratif.
“Dengan yang cara yang efektif dan dengan cara yang tentunya bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat,” pungkasnya.
