JATIMTIMES - Polemik seorang mantan napi korupsi yang maju dalam kontestasi Pilkada masih belum usai menjadi sorotan. Hal tersebut seperti yang diketahui terjadi di beberapa daerah kabupaten kota di Indonesia.
Menurut politisi Nasdem, Dito Arief Nurakhmadi, di Kota Malang hal itu merupakan fakta yang sudah selayaknya tidak ditutup-tutupi keberadaannya. Bahkan menurutnya sangat tidak etis jika menganggap hal itu seolah-olah adalah hal normal dan baik-baik saja.
"Jangan dianggap sebagai sebuah kenormalan karena kemasan yang religius," jelas Dito.
Belum tuntas sorotan dan gejolak yang muncul, muncul kabar adanya mahar politik bagi yang mau mendampingi sebagai calon Wakil Wali Kota Malang pada Pilkada Kota Malang 2024 ini. Bahkan maharnya pun mencapai puluhan miliar.
"Kami mengetahui ada dugaan permintaan mahar politik sebesar Rp 15-25 miliar kepada sejumlah kandidat (tokoh) agar bisa menjadi N2 yang bersangkutan. Hal ini juga banyak diketahui oleh sejumlah parpol," tutur Dito.
Dirinya pun menyangsikan hal tersebut. Terlebih menurutnya cukup sangsi jika disandingkan dengan pola kampanye yang seakan tak memiliki rekam jejak di masa lalunya.
"Lalu, bagaimana kita mau percaya bahwa beliau sudah Insyaf dari dosa masa lalunya, bila pola-pola mahar seperti itu dilakukan," tegas Dito.
Baca Juga : APK Rini-Ghoni Dirusak, Ketua Tim: Mungkin Pelaku Terlalu Suka dan Tak Sabar Mencoblos RINDU
Apalagi hal tersebut dilakukan saat pencalonan Pilkada Kota Malang. Yakni dengan meminta mahar politik hingga Rp 25 miliar bagi yang mau menjadi wakilnya.
Menurut Dito, masa lalu buruk Kota Malang terkait perkara korupsi sudah sepatutnya tak terulang lagi. "Apa mau kita mempertaruhkan masa depan Kota Malang tercinta kita ini kepada yang dosa masa lalunya belum benar-benar bersih," pungkas Dito.
