JATIMTIMES – Jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Blitar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Pemilu 2024. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, sebanyak 1.168 penyandang disabilitas terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada mendatang, yang menunjukkan adanya penurunan dari 1.200 pemilih disabilitas pada Pemilu 2024.
Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Ninik Sholikhah, menyatakan bahwa penurunan jumlah pemilih disabilitas ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pindah domisili dan kematian.
Baca Juga : Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas di Blitar Tak Bisa Dilanjutkan
"Kami mendata ada 1.168 penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT Pilkada 2024. Jumlah ini menurun dibandingkan Pemilu 2024, di mana terdapat 1.200 pemilih disabilitas," ujarnya, Kamis (10/10/2024).
Dari total 1.168 pemilih disabilitas yang terdaftar, terdapat 533 penyandang disabilitas fisik, 205 disabilitas mental, 187 tuna wicara, 104 tuna netra, 84 disabilitas intelektual, dan 55 tuna rungu. Menurut Ninik, data ini telah diverifikasi dan dicocokkan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Sosial, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar.
"Proses pemutakhiran data sudah kami lakukan dengan cermat dan teliti, agar memastikan semua penyandang disabilitas yang berhak memilih tercatat dalam DPT," tambahnya.
Meskipun jumlah pemilih disabilitas menurun, KPU Kota Blitar optimis partisipasi mereka pada Pilkada 2024 akan meningkat. Ninik mengungkapkan bahwa pihaknya berharap partisipasi pemilih disabilitas bisa mencapai lebih dari 50 persen. Dalam dua pemilihan sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih disabilitas masih berada di bawah 50 persen, dengan hanya 47 persen di Pilkada 2020 dan 41 persen pada Pemilu 2024.
“Kami berusaha keras agar tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Pilkada kali ini bisa lebih baik dibandingkan pemilihan-pemilihan sebelumnya,” jelasnya.
Upaya peningkatan partisipasi pemilih disabilitas ini menjadi perhatian serius bagi KPU Kota Blitar. Berbagai program sosialisasi telah direncanakan untuk memastikan pemilih disabilitas mendapatkan akses yang memadai dan informasi yang jelas tentang hak pilih mereka.
“Kami akan bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial dan organisasi yang menaungi penyandang disabilitas, agar informasi terkait Pilkada dapat sampai kepada mereka secara efektif,” tutur Ninik.
Selain sosialisasi, KPU Kota Blitar juga akan menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Fasilitas tersebut meliputi akses jalan yang mudah, pendampingan bagi pemilih tuna netra, dan tempat yang aman bagi mereka yang membutuhkan bantuan fisik.
"Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pemungutan suara yang inklusif dan ramah bagi pemilih disabilitas, agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman," imbuhnya.
Dengan berbagai upaya ini, KPU Kota Blitar optimis bahwa angka partisipasi pemilih disabilitas pada Pilkada 2024 dapat melampaui pemilihan sebelumnya. Harapannya, para penyandang disabilitas tidak hanya terdaftar dalam DPT, tetapi juga aktif menggunakan hak pilih mereka sebagai bentuk partisipasi dalam proses demokrasi di Kota Blitar.
