JATIMTIMES - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur (Jatim) meluncurkan Laporan Kependudukan Provinsi 2024 dan Population Clock untuk setiap kabupaten/kota, Senin (7/10/2024). Ini merupakan langkah strategis untuk menghadapi kompleksitas dinamika kependudukan di Indonesia.
Acara peluncuran ini digelar secara luring di Surabaya, dan secara daring di semua provinsi se-Indonesia. Inisiatif ini bertujuan menyediakan data kependudukan yang akurat dan komprehensif sebagai landasan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap dinamika penduduk di berbagai tingkatan wilayah.
Baca Juga : Gus Salam dan Gus Kautsar Doakan Kemenangan Mas Ibin di Pilkada Kota Blitar
Plt Kepala BKKBN Republik Indonesia Sundoyo menegaskan peran sentral data dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. "BKKBN sangat menyadari bahwa kebijakan pembangunan yang efektif harus didasarkan pada data yang akurat dan terperinci," ujarnya.
"Laporan ini menjadi fondasi untuk merumuskan kebijakan yang berbasis bukti, bukan asumsi. Setiap keputusan yang diambil harus berlandaskan data yang jelas dan terukur," sambung Sundoyo.
Sementara itu, Direktur Analis Dampak Kependudukan BKKBN Faharuddin menekankan pentingnya penyusunan laporan ini sebagai alat monitoring dan evaluasi capaian pembangunan kependudukan secara berkala.
"Kita tengah menghadapi transisi demografi dengan tingginya populasi usia produktif. Ini bisa menjadi bonus demografi, tetapi hanya jika kita mampu mengelola dan mempersiapkan mereka dengan baik," jelasnya.
Lebih lanjut, BKKBN juga menekankan bahwa pembangunan penduduk merupakan modal utama. Namun, kualitas penduduk harus diperhatikan.
Baca Juga : Malaysia Ditolak 8 Negara di FIFA Matchday, Kenapa?
Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Maria Ernawati menyoroti sejumlah tantangan khusus yang dihadapi di Jatim. Seperti angka stunting yang masih berada di angka 17,7 persen dan tingginya angka perkawinan anak.
"Penduduk berkualitas akan menjadi kekuatan pembangunan, sementara penduduk yang tidak berkualitas justru akan menjadi beban di masa depan," jelas Erna.
Selain peluncuran Laporan Kependudukan, acara tersebut juga diisi dengan sosialisasi Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SIPERINDU). Sistem ini dirancang untuk monitoring dan evaluasi capaian pembangunan kependudukan.
