JATIMTIMES - Pasangan alon wali kota dan wakil wali kota Malang Moch. Anton dan Dimyati Ayatulloh resmi membuka posko pemenangan, Rabu, (2/10/2024). Posko pemenangan yang berada di Jalan S Parman Nomor 105 ini menjadi rumah konsolidasi bagi seluruh relawan pendukung, sekaligus menjadi rumah aduan dalam menyerap aspirasi warga.
"Posko kemenangan ini adalah tempat warga akan menyampaikan pendapatnya, perencanaannya, bersama-sama kumpul sekaligus menyusun strategi cara kita memenangkan Pilkada 2024," kata Abah Anton.
Lebih dari itu, posko kemenangan paslon Abadi ini menjadi tempat bersama dalam memikirkan keberlangsungan Kota Malang selama lima tahun ke depan. Tentu, menjadi harapan bersama, bahwa Kota Malang ke depan dipimpin oleh sosok pemimpin yang amanah.
Baca Juga : Profil Heni Sagara, Pengusaha yang Dituding sebagai Mafia Skincare
"Saya dan Dimyati sudah membulatkan tekad mengorbankan waktu dan semua yangg kita miliki. Saya mohon dukungan dan mari saya berjuang demi kesejahteraan masyarakat Kota Malang," ujarnya.
Dalam jaring aspirasi, Abah Anton dan Dimyati telah turun menjaring aspirasi langsung ke masyarakat.
Berbagai aspirasi dari masyarakat saat ini telah ditampung dan diterjemahkan dalam berbagai program strategis ke depan.
"Sampaikan ke masyarakat bahwa kami siap fasilitasi pembangunan Kota Malang. Membangun Kota Malang tidak bisa hanya mengandalkan APBD, tapi berusaha menyelesaikan persoalan melalui program corporate social responbility (CSR)," paparnya.
Dalam hal CSR, dijelaskan Abah Anton, Dimyati mempunyai jejaring yang luas untuk bisa menggali CSR. Tentu, ini menjadi satu gal yang sangat positif dalam mendukung pembangunan Kota Malang.
Baca Juga : Program Curhat Rakyat ala Sam HC: Tekan Anggaran Rapat dan Bangkitkan UMKM
"Jaringan Dimyati tidak hanya nasional, tapi internasional dalam kaitan CSR. Sudah keliling Indonesia untuk memberikan CSR kepada kota atau kabupaten yang ada di Indonesia. Kita percepat pembangunan dengan CSR kita," paparnya.
Dimyati Ayatulloh menambahkan bahwa Kota Malang sekian tahun tak mengajukan CSR. Tentu, pembangunan memakai APBD. Tetapi, jika hanya mengandalkan APBD, maka anggaran yang ada akan terkuras dan terfokus pada satu hal.
"Ini yang akan kita ubah. Segala sesuatu yang bisa dipakai CSR ya jangan pakai APBD. APBD gunakan untuk masyarakat bisa kesehatan sosial dan lainnya," pungkasnya.
