JATIMTIMES - Belakangan ini, isu dinasti politik menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Terutama setelah Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, sebagai wakil presiden terpilih mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu 2024. Keputusan ini menuai berbagai tanggapan, baik yang mendukung maupun yang mengkritik, karena dianggap berkaitan dengan pengaruh dinasti politik di negeri ini.
Di lain sisi, sidang keputusan MKMK yang telah menetapkan ketua MK Anwar Usman telah melanggar kode etik juga dianggap berkaitan dengan pengaruh dinasti politik. Diketahui, Anwar Usman adalah paman Gibran atau ipar dari Presiden Jokowi. Di mana sejatinya Gibran belum mencapai batas usia minimal cawapres yakni 40 tahun. Karena dianggap melanggar kode etik, Anwar Usman bahkan diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK.
Baca Juga : Abah Gun Sambut Hangat Deklarasi Dukungan dari Relawan Sapu Jagad
Selain Gibran, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep baru-baru ini sempat menaiki jet pribadi saat melancong ke Amerika Serikat (AS) bersama istri, Erina Gudono, yang berujung dikaitkan dengan dugaan menerima gratifikasi.
Namun menurut Felicia Putri Tjiasaka, seorang pengusaha sekaligus content creator di bidang keuangan, fenomena dinasti politik ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia. Di beberapa negara ASEAN, praktik serupa juga terjadi dan bahkan sudah lama menjadi bagian dari sistem politik mereka.
Felicia mengungkapkan pandangannya mengenai fenomena ini melalui unggahannya di Instagram. "Muak banget lihat berita di Indonesia, dari pesawat jet, menteri tukang cebok, sampai susu ikan. Tapi, percaya atau tidak, cerita dinasti politik ini bukan hal baru di ASEAN," ujar Felicia, dilansir Instagram @feliciaputritjiasaka, Selasa (1/10).
Felicia mencontohkan Filipina, di mana dalam dua dekade terakhir, tiga dari empat presidennya berasal dari keluarga mantan presiden. Presiden saat ini, Bongbong Marcos, adalah putra dari mantan presiden Ferdinand Marcos, dan wakilnya, Sara Duterte, juga anak dari mantan presiden Rodrigo Duterte.
Hal serupa terjadi di Thailand dengan keluarga Shinawatra, di mana Thaksin Shinawatra dan adiknya, Yingluck Shinawatra, pernah menjadi perdana menteri. Kini, putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, juga terjun ke dunia politik. Di Kamboja, Hun Sen melanjutkan kekuasaan keluarganya, dan di Brunei, politik dinasti dijalankan oleh keluarga kerajaan.
Baca Juga : KPU Kota Blitar Mulai Sortir dan Lipat Kotak Suara untuk Pilkada 2024
Fenomena dinasti politik ini menurut Felicia sangat erat dengan ASEAN values, di mana peran keluarga dianggap sangat penting dalam kehidupan sosial maupun politik di kawasan Asia Tenggara. "Di ASEAN, keluarga punya peran besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik," tegas Felicia.
Namun, Dimas Prayoga, seorang content creator lainnya, punya pandangan berbeda mengenai politik dinasti di Indonesia. Melalui Instagramnya, @dimasprayoga.id, Dimas menegaskan bahwa politik dinasti di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Brunei, Thailand, dan Kamboja. "ASEAN ada 10 negara, tapi yang menerapkan demokrasi cuma lima: Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, dan Singapura. Jadi, nggak adil kalau kita samakan Indonesia dengan Brunei yang menganut Monarki Absolut," jelasnya.
Menurut Dimas, dinasti politik di Indonesia lebih berkaitan dengan autocratic legalism, sebuah istilah yang menggambarkan penggunaan hukum secara formal oleh rezim otoriter untuk mempertahankan kekuasaan mereka. "Meskipun terlihat mengikuti aturan hukum, sering kali hukum itu dimanipulasi atau dibuat sedemikian rupa untuk memperkuat kekuasaan otoriter dan melemahkan oposisi," tegasnya.
Lebih lanjut, Dimas menambahkan bahwa autocratic legalism menciptakan ilusi seolah-olah negara tersebut mengikuti aturan hukum yang berlaku, padahal hukum yang diterapkan telah disesuaikan untuk mendukung kepentingan rezim yang berkuasa. "Ini menciptakan kesan bahwa negara tersebut mematuhi aturan hukum, padahal sebenarnya hukum sudah dimodifikasi untuk membatasi hak-hak demokratis rakyat," pungkas Dimas.
