JATIMTIMES - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diwacanakan akan dipisah di era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Wacana tersebut direspons jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jatim.
Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Jatim Saefur Rochim meminta jajarannya siap untuk menghadapi dinamika organisasi yang mungkin terjadi di pemerintahan baru. Terlebih, masa transisi pemerintahan baru sudah akan tiba kurang dari tiga pekan lagi.
Baca Juga : Cawali Malang Wahyu Hidayat Siap Laksanakan Program Makan Siang Gratis
"Berdasarkan wacana yang berkembang, rencana untuk pengembangan organisasi Kemenkumham sudah memasuki babak final," ujar Rochim, Senin (30/9/2024).
Rencana pengembangan organisasi Kemenkumham sempat disinggung Menkumham Supratman Andi Agtas di sela melakukan kunjungan kerja ke Surabaya 28-30 September 2024. Berdasarkan wacana yang ada, setidaknya ada dua kemungkinan pengembangan organisasi Kemenkumham.
Menurut Rochim, pengembangan organisasi menjadi hal yang biasa terjadi. Ia menilai, hal tersebut juga menjadi bukti bahwa organisasi itu terus berkembang. "Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri yang harus kita hadapi dan kerjakan dengan baik," urainya.
Rochim menjelaskan bahwa dibutuhkan setidaknya minimal setahun untuk masa transisi jika memang ada pembentukan kementerian atau badan baru. Dengan begitu, pada masa-masa awal itu pihaknya akan memiliki kesibukan yang lebih dari biasanya.
"Akhir tahun ini dan tahun depan tentu akan menjadi waktu paling sibuk bagi kita, kami harap semua jajaran siap untuk melewati masa-masa ini dengan baik," pesannya.
Salah satu kunci untuk melewati itu, lanjut Rochim, adalah dengan mengedepankan sinergi dan kolaborasi dalam setiap pelaksanaan tugas.
"Tetap kompak dan satu jalur, agar kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik dan bisa meminimalisir risiko yang ada," tegas Rochim.
