JATIMTIMES - Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2024 telah berlangsung pada 11-22 September di wilayah Kota Malang. Hasilnya, Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengamankan 31 tersangka dalam operasi ini.
Hal tersebut dibeberkan Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto bersama Kasat Resnarkoba Kompol Harjanto Mukti Eko saat konferensi Pers di depan Ballroom Sanika Satyawada, Mapolresta Malang Kota, Kamis (26/9/2024).
Baca Juga : Mau Investasi di Kota Batu? Wajib Jaga Lingkungan dan Serap 60 Persen Pekerja Lokal
Dalam kurun waktu 12 hari, Sat Resnarkoba berhasil mengungkap 22 kasus. Dari kasus tersebut petugas kepolisian mengamankan 31 tersangka. “Sampai saat ini kami masih melakukan pengembangan,” ucap Buher sapaan akrab Budi Hermanto.
Dari tangan 31 tersangka, pihak kepolisian mengamankan beragam barang bukti. Yakni, ganja seberat 41.812,7 gram atau 41,8 kilogram. Lalu sabu seberat 1,2 kilogram, ekstasi 89 butir, pil doubel LL sebanyak 151.194 butir.
“Selama Operasi Tumpas ini berhasil menyelamatkan warga Kota Malang sebanyak 27.743 jiwa dari hasil barang bukti yang diamankan,” imbuh Buher.
Pada operasi ini polisi menyasar berbagai target, mulai dari bandar, produsen, pengecer, kurir, hingga pengguna narkoba. Para pelaku yang berhasil diamankan ini, berkat terlibatnya masyarakat dalam menginformasikan kepada Polresta Malang Kota.
Pihak kepolisian tidak memberikan ruang kepada pengedar, pengguna, dan sebagainya. “Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2024 ini juga untuk menciptakan Kota Malang yang bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya,” terang Buher.
Baca Juga : Pemkot Blitar Alokasikan Rp 50 Juta untuk Pembangunan Kamar Mandi di Pasar Dimoro
Selain itu juga demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) untuk kelancaran Pilkada 2024. Mengingat saat ini para pasangan calon tengah memasuki tahapan masa kampanye.
Sementara itu para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) dan/atau 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun. Serta pidana denda paling sedikit Rp 1 Miliar.
