JATIMTIMES - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang terus melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.
Sekretaris Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Wahyu Setyawan menyampaikan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinsos-P3AP2KB memiliki beberapa program unggulan dalam mengentaskan kemiskinan. Beberapa di antaranya program rantang kasih dan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD).
"Kita punya rantang kasih dan BPNTD untuk pengentasan kemiskinan yang tersebar di 57 kelurahan di Kota Malang," ungkap Wahyu kepada JatimTIMES.com.
Untuk program rantang kasih difokuskan untuk para masyarakat lanjut usia non produktif atau yang sudah tidak dapat beraktivitas normal untuk menghidupi dirinya sendiri.
Wahyu menyebut, untuk menu pada program rantang kasih berisi nasi, lauk pauk seperti tahu, tempe, telur, ayam, sayuran hingga air mineral. Lalu juga terdapat tambahan makanan pendamping seperti puding atau buah-buahan.
Kemudian untuk BPNTD, Pemkot Malang memberikan bantuan berupa beras 10 kilogram dan telur. Hal ini sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan pemberian bahan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat miskin.
Dalam pengimplementasian program BPNTD ini, terdapat sekitar 7.000 keluarga penerima manfaat. Namun, saat ini sebanyak 7.000 keluarga penerima manfaat tersebut masih proses untuk dimasukkan dalan Surat Keputusan Wali Kota Malang.
"Sebanyak 7.000 penerima BPNTD itu memang harus di SK kan. Saat ini direview oleh Inspektorat dan Bagian Hukum untuk dilihat kondisi keluarganya sudah mampu atau belum mampu," ujar Wahyu.
Selanjutnya, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang juga memiliki program sinergis dengan Kementerian Sosial RI yakni Program Keluarga Harapan (PKH). Di mana untuk PKH ini, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang bertugas untuk membantu menyalurkan dari Kementerian Sosial RI kepada penerima manfaat.
Jika pada tahun 2023 lalu, jumlah penerima manfaat dari PKH lebih dari sembilan ribu. Namun, saat ini Dinsos-P3AP2KB Kota Malang melalui pilar-pilar sosial secara berkala terus melakukan graduasi masyarakat miskin yang masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui musyawarah kelurahan.
Hal itu bertujuan agar seluruh penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak menerima.
Sebagai informasi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang selama tiga tahun ke belakang, persentase penduduk miskin di Kota Malang mengalami penurunan. Di tahun 2022 persentase penduduk miskin sebesar 4,37 persen. Lalu di tahun 2023 berada di angka 4,26 persen. Selanjutnya per 1 Agustus 2024 persentase penduduk miskin di Kota Malang sebesar 3,91 persen.
