JATIMTIMES - Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan berharap rencana TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) yang akan dibangun di TPA Supit Urang menjadi pilot project. Sebab, pihaknya ingin menyelesaikan permasalahan sampah dari hulu ke hilir.
“Saya ingin Pak Sekda dan Pak Kadis untuk dipilotkan dari seluruh titik TPS di 57 saya ingin ada 5 TPS kita intervensi dari hulu ke hilir,” kata Iwan, Selasa (27/8/2024).
Baca Juga : Pj Wali Kota Malang Segera Temui Kemen PUPR untuk Kelanjutan Rehabilitasi Pasar Besar
Menurut Iwan Kurniawan, hulu ke hilir itu ada sarana. Dalam arti sampah tidak boleh terlihat oleh masyarakat di jalan. Dan ada kesadaran masyarakat yang membuang sampah tidak pada waktunya dan tidak pada tempatnya.
“Kita juga berbenah diri. Pak Kadis harus ready untuk sarananya. Kemudian jam angkutnya jangan lebih dari jam 6 atau jam 7. Artinya pada saat kita kerja, sampah itu tidak terlihat di jalanan, sampah itu tertutup di sarananya. Kemudian angkutannya jam 7 sudah selesai,” beber Iwan.
Dijelaskan Iwan, pihaknya tidak bisa mengintervensi 57 TPS tersebut. Tetapi, pihaknya merencanakan menjadikan pilot project 5 TPS. Selanjutnya, mengubah proses hulu hilir masyarakatnya, siapkan sarana prasarannya, dan siapkan tertib pengangkutannya.
“Lha ini tadi juga kita diskusikan. Mudah mudahan kita eksekusi sebagai pilot tahun ini. Supaya warganya sadar dan 5 tertata dengan baik hulu hilir dan 50 sisanya kita intervensi pelan-pelan. Supaya kita lebih bekerja fokus dulu dan memberikan contoh masyarakat di wilayah TPS lainnya,” ungkap Iwan.
Selanjutnya, jika metode pengelolaan sampah banyak, artinya masih terus di dalam pembahasan. Tetapi hal itu masih dalam usulan. Dijelaskan, di TPA Supit Urang ada pendekatan, sanitary landfill, pengelolaan limbah, kemudian ada pengolahan sorting.
Baca Juga : Sah! 13 Parpol Ini Deklarasi Usung Pasangan Wahyu-Ali di Pilkada Kota Malang
“Untuk pupuk kompos, nah pendekatan yang nanti diusulkan itu terkait dengan produk RDF. Yang nanti di TPST di dalam program, terus RDF mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Sehingga bisa mandiri, tidak ada ada produk yang dijual, ada produk yang opteker nya sudah komit. Sehingga ada produk yang dijual bisa berkontribusi dalam PAD Kota Malang,” beber Iwan.
Rencana tersebut akan diusulkan ke Kemendagri dan Iwan pun berharap hal itu segera dapat terlaksana. Pj wali kota berharap usulan ini dapat terealisasi di 2025 atau 2026.
“Usulan itu sudah proses, tinggal dieksekusi. Anggaran tu tidak dari APBD tapi dari program APBN masih proses, karena 5 tahun. Kalau di tahun 2024 asumsinya 55 miliar. Tapi semua masih proses. SDM juga otomatis, kalau misalnya sampai itu tertangani biaya OM nya tidak perlu masuk dari TPST itu bisa kita re alokasikan yang nantinya untuk kebutuhan SDM dari APBD. SDM itu tinggi karena hulu hilir. Dari penyiapan petugasnya, kesadaran masyarakat, maupun pelaksanaan infrastruktur sarana prasarana,” tukas Iwan.
