JATIMTIMES - Belakangan ini, nama "Mulyono" menjadi viral di media sosial X, terutama di tengah protes terkait penolakan RUU Pilkada. Banyak pengguna media sosial yang mulai menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan nama tersebut. Jadi, siapa sebenarnya "Mulyono", dan apa hubungannya dengan Jokowi?
Ternyata, "Mulyono" adalah nama awal yang diberikan kepada Jokowi saat lahir. Presiden Jokowi lahir di Solo pada 21 Juni 1961 dari pasangan Widjiatno Notomihardjo dan Sudjiatmi. Ia adalah anak sulung dan satu-satunya putra di antara empat bersaudara. Adik-adik perempuannya adalah Iit Sriyantini, Ida Yati, dan Titik Relawati.
Baca Juga : Warga Tionghoa di Tulungagung Adakan Upacara Sembahyang Rebutan, Ratusan Warga Dapat Sembako
Dalam sebuah wawancara, Jokowi pernah mengungkapkan bahwa ketika dilahirkan, ia diberi nama "Mulyono." Nama tersebut dipilih karena berarti "mulia." Namun, pada masa kecilnya, Jokowi sering sakit-sakitan, sehingga keluarganya merasa bahwa nama "Mulyono" kurang cocok. Oleh karena itu, namanya diganti menjadi "Joko Widodo," yang memiliki arti "anak lelaki yang selamat dan sejahtera."
Belakangan, di tengah protes politik, beberapa warganet mulai mengusulkan agar Jokowi dipanggil kembali dengan nama masa kecilnya, "Mulyono." Mereka percaya bahwa dengan memanggilnya demikian, Jokowi mungkin akan mengalami nasib buruk.
"Bisa dipercepat kok downfall dia, mulai sekarang panggil dia mulyono, nama masa kecil dia dan masih sering sakit-sakitan hingga diganti nama yg dipakai sekarang. Semakin banyak orang yang panggil dia mulyono semakin cepat nasib apes menghampirinya," tulis @RedPhoenix****.
"Kalo orang ini ga percaya klenik, dia ga mungkin ngambil keputusan di waktu sesuai wetonnya dia. Dan dia berani ke Kediri. Jadi mari kita panggil dia: Mulyono," kata @The_RedsIndo.
Meskipun asal usul nama tersebut berasal dari cerita masa kecil Jokowi, saat ini nama "Mulyono" digunakan dengan konteks yang berbeda di dunia maya, sering kali sebagai bentuk sindiran terhadap Jokowi di tengah suasana politik yang sedang memanas.
Baca Juga : Besok, Demo Kawal Putusan MK di Kota Malang Kembali Digelar
Untuk diketahui, Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan 2023-2024 pada Kamis (22/8/2024) beragendakan persetujuan bersama DPR dan pemerintah. Namun, RUU Pilkada yang akan disahkan menuai banyak kritik. Rancangan regulasi itu dinilai akan menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan kepala daerah.
Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI mengklaim RUU Pilkada yang bergulir di Badan Legislasi (Baleg) DPR sesuai dengan mekanisme dan tata aturan dalam melakukan pembahasan revisi undang-undang.
Dasco, yang memimpin rapat paripurna, sempat menskors sidang sampai 30 menit untuk menunggu para legislator. Namun, 30 menit berlalu, kuorum para anggota Dewan tetap tidak terpenuhi. Rapat yang rencananya digelar pada Kamis pagi itu akhirnya batal dan dijadwal ulang karena jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum serta akhirnya dibatlkan.
