JATIMTIMES - Puluhan kiai khos dari berbagai daerah bertemu dengan pengurus PBNU di kantor PCNU Surabaya, Senin (19/8). Para kiai ini meminta PBNU untuk memperbaiki PKB yang dinilai semakin jauh dari khittah NU.
KH Anwar Iskandar sebagai Tim Pansus PKB bentukan PBNU menjelaskan, PKB tak bisa dilepaskan dari NU karena punya talian sejarah dan ideologi.
Baca Juga : Timnas Indonesia Resmi Diperkuat Marteen Paes
Namun, saat ini PKB dinilai sudah menyimpang dengan menghilangkan peran ulama dalam berbagai keputusan strategis partai. Saat ini di PKB, semua mutlak kewenangan ketua umum.
"Kami rapat hari ini, untuk memberikan mandat kepada ketua umum agar melakukan langkah strategis. Tujuannya, untuk kembali kepada kebenaran. Benar dalam mengembalikan fungsi ulama, benar dalam prinsip-prinsip akuntabilitas dan keterbukaan," katanya seusai pertemuan tersebut.
Dalam penjelasan Kiai Anwar, bukan berarti pihaknya ingin melakukan intervensi PKB sebagai partai politik. Tidak juga ingin mengambil alih partai.
Namun dia menegaskan, upaya PBNU itu tak lain adalah sebagai tanggung jawab yang ia ibaratkan sebagai hubungan bapak dan anak.
Dia mengingatkan, secara fitrah, PKB dibentuk sebagai wadah bagi ulama dan Nahdliyin dalam aspirasi politik.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan sudah melaporkan kepada para kiai sepuh yang hadir dari seluruh Indonesia. "Kemudian, para kiai secara penuh memerintahkan kepada kami untuk melanjutkan ikhtiar-ikhtiar sampai sungguh-sungguh bisa tercapai agregasi dari aspirasi para kiai. Yaitu dikembalikannya kepemimpinan ulama di dalam PKB,” ujarnya.
Menurut Gus Yahya, dalam menyikapi PKB, PBNU sudah melakukan sejumlah ikhtiar agar mengartikulasikan aspirasi untuk PKB. “Jadi, sesudah ini kami akan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar yang sesuai dengan kedudukan NU sebagai civil society, bagian dari masyarakat sipil, yang dibenarkan oleh tata negara maupun oleh hukum, agar aspirasi dari para kiai dan aspirasi dari NU ini bisa terwujud,” tegas Gus Yahya.
Aspirasi dari para kiai ini di antaranya adalah mengembalikan marwah Dewan Syuro sebagai penentu utama di PKB. “Kami mendesak PKB agar mengembalikan kepemimpinan ulama. Kami tidak akan berhenti sampai berhasil. Mandat dari para kiai bahwa kami harus terus berikhtiar dan tidak boleh berhenti sampai berhasil,” cetus Gus Yahya.
Lebih lanjut Gus Yahya menegaskan, sekalipun PBNU dalam upaya membenahi PKB, dia memastikan tidak akan cawe-cawe terhadap gelaran muktamar partai tersebut yang rencananya akan berlangsung akhir pekan ini.
Baca Juga : 3 Rumah Warga Tanjung Glugur Situbondo Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah
Soal posisi pemimpin PKB, Gus Yahya menegaskan hal itu merupakan urusan internal PKB. "Tapi kami mendesak kepada PKB agar mengembalikan kepemimpinan ulama, karena dulu PKB didirikan oleh NU dengan mandat wadah kepemimpinan ulama dalam politik," ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan kali ini, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar, kemudian KH Anwar Mansyur (Lirboyo Kediri), KH Maksum (Ploso Kediri), dan KH Muhammad Nuh Addawami (Garut).
Juga ada Ny Hj Mahfudhoh (Jombang), kemudian KH Fuad Nur Hasan (Sidogiri, Pasuruan), KH Ali Akbar Marbun (Manado), KH Idris Hamid (Kota Pasuruan), serta KH Adib Rofiuddin Izza (Cirebon).
Selain itu, ada KH Ubaidillah Faqih (Langitan Tuban), KH Abdul Hakim Mahfudz (Jombang), KH Mudassir Badruddin (Pamekasan), KH Imam Bukhari Kholil (Bangkalan), KH Abdul Ala Basyir (Sumenep), KH Athoillah Sholahuddin (Kota Kediri), kemudian KH Muadz Thohir (Pati).
Juga tampak hadir KH Abdul Wahhab Abdul Ghofur (Kota Manado), KH Muhyiddin Ishaq (Jakarta Selatan), KH Abun Bunyamin (Purwakarta), KH Ubaidillah Shodaqah (Semarang), KH Agus Ali Masyhuri (Sidoarjo), KH Abdul Matin Jawahir (Tuban), KH Ahmad Said Asrori (Magelang), KH Zaim Ahmad Syakir (Lasem), KH Abdus Salam Mujib (Sidoarjo), KH Syu’ada Adzkiya (Cilacap), KH Thonthowi Djauhari Musaddad (Garut), serta KH Ubaidillah Ruhiyat (Tasikmalaya).
