JATIMTIMES - Dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke-79, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan pesan menohok melalui sebuah cuitan di akun media sosial X pribadinya.
Puan menekankan bahwa Indonesia bukanlah negara yang diperuntukkan bagi satu orang atau golongan tertentu saja, melainkan negara yang dibangun untuk kepentingan seluruh rakyatnya.
Baca Juga : Bambang Rianto-Bayu Kuncoro Tambah Pede, Didukung 9 Partai Non Parlemen di Pilwali Blitar
"Saya meyakini, kita semua sepakat Indonesia bukan negara untuk satu orang, bukan negara untuk satu golongan. Kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu," tulis Puan dalam cuitannya yang sarat makna.
Pernyataan Puan ini seolah mengingatkan kembali pada prinsip yang dipegang teguh oleh Bung Karno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Saat itu, Bung Karno menyatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berbasis pada permusyawaratan, yang mampu membawa kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"All for one; One for All," tulis Puan mengutip kalimat terkenal dari Bung Karno yang berarti "Semua untuk satu; Satu untuk semua."
Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara untuk semua orang tanpa terkecuali. "Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. All for one One for All," tandasnya.
Puan juga menyoroti perbedaan antara seorang negarawan dan seorang politisi. Menurutnya, seorang negarawan akan selalu memikirkan masa depan negara yang lebih baik, sementara politisi lebih cenderung memikirkan hasil Pemilu yang lebih baik. "Visi tanpa kekuasaan menjadi sia-sia, kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang," tegas Puan.
Baca Juga : Peringatan HUT Ke-79 RI: Kota Madiun Meriah, Pj Wali Kota Ajak Songsong Indonesia Maju
Oleh karena itu, Puan menekankan bahwa Indonesia membutuhkan negarawan yang juga politisi, dan politisi yang memiliki sifat kenegarawanan. Hal ini, menurutnya, penting agar kekuasaan negara dijalankan demi kebaikan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.
"Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu," pungkas Puan.
