JATIMTIMES - Sejumlah catatan disampaikan oleh Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (7/8/2024). Salah satunya, Wahyu menanggapi soal sorotan dari DPRD Kota Malang terkait naiknya target pajak dalam Perubahan APBD 2024.
Terkait hal itu, Wahyu mengatakan bahwa apa yang telah dirancang telah jelas. Terlebih juga sudah tercatat dan terdokumentasi. Selain itu itu, juga telah didistribusikan kepada jajaran anggota DPRD Kota Malang.
Baca Juga : Usung Konsep The Magnificent of Arema, Malang Flower Carnival Ditarget Tarik 35 Ribu Wisatawan
"Nanti akan diperdalam dalam pembahasan di Banggar dan TAPD. Nah ini hanya sebagian jawaban dari Pandangan Umum (PU) fraksi kemarin. Nanti akan dibahas lagi antara banggar dan TAPD," jelas Wahyu.
Selain itu, dirinya menjelaskan bahwa selama tiga bulan berturut-turut, Kota Malang telah mengalami deflasi. Masing-masing -0,08 persen pada Mei, -0,36 persen pada Juni, dan -0,01 persen pada Juli 2024.
Meski deflasi dianggap sebagai indikasi melemahnya daya beli masyarakat, namun Wahyu menegaskan bahwa sampai saat ini daya beli masyarakat masih tetap dalam kondisi aman dan terkendala.
"Tidak (berdampak dalam melemahnya jual beli). Jadi memang deflasi di Kota Malang ini terukur. Dalam deflasi kita ini, masih di koridor yang aman," ujar Pj Wahyu, ditemui di Kantor DPRD Kota Malang, Rabu (7/8/2024).
Tentu untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga, berbagai langkah juga telah dilakukan oleh Pemkot Malang. Salah satu upaya utama yaitu melalui koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Malang.
Baca Juga : Ini SD/MI yang Sudah Memastikan Ikut Turnamen Renang Antar-Sekolah Piala Bupati Malang
"Termasuk juga bagian keuangan daerah, itu kami terus memantau dan membuat program untuk mengendalikan inflasi," imbuh Wahyu.
Selain itu, menurut Wahyu, Pemkot Malang juga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait komoditas bawang merah. Termasuk dengan menyusun rencana PKS Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Lumajang terkait komoditas cabai.
"Tapi memang ada deflasi yang menunjukan melemahnya daya beli, tapi di kita tidak sampai seperti itu. Ini adalah salah satu hal yang positif untuk kondisi inflasi di Kota Malang," pungkas Wahyu.
