JATIMTIMES - Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak menjadi perhatian serius kalangan DPRD Gresik. Wakil rakyat melalui Komisi IV pun langsung memanggil Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA).
Bahkan, Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir ikut terlibat langsung dalam rapat tersebut. Pihaknya berharap, pertemuan kali ini dapat memunculkan solusi mencegah adanya kasus serupa di Kota Pudak, sebutan lain Gresik.
Baca Juga : Mas Dhito Sapa Ribuan Peserta Gerak Jalan Tingkat SMA/SMK
Qodir mengaku kekerasan terhadap anak didapati bahwa pelaku merupakan orang terdekat korban. Pihaknya meminta Dinas KBPPPA tidak hanya menangani kasus yang sedang terjadi, tapi juga memikirkan bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat.
"Motivasi pertemuan ini adalah bagaimana upaya kita bersama sebagai Pemerintahan Kabupaten Gresik melakukan pencegahan agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan khususnya anak bisa dicegah," kata Qodir.
Ketua DPC PKB Gresik tersebut berharap, edukasi terhadap anak sangat penting dilakukan supaya mereka berani melakukan perlawanan ketika ada indikasi tindakan kejahatan terhadap dirinya.
"Kita ingin fokus pada edukasi pada anak agar berani melawan, melakukan sesuatu agar dirinya terlindungi. Itu yang ingin kami dengar dari Dinas KBPPPA, apakah sudah diprogramkan," ucap Qodir.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas KBPPPA Gresik Titik Ernawati berdalih perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab lembaganya, melainkan banyak pihak seperti di Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.
Titik mengklaim koordinasi program dengan instansi terkait untuk pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan itu sudah jalan. Dinas KBPPPA sudah melakukan fungsi konseling layanan keluarga, juga melalui program Sekoper (Sekolah Perempuan) dan Bunda Puspa.
"Bersama Dinas Pendidikan, kami melakukan standardisasi satuan pendidikan ramah anak, kerja sama dengan sekolah dan Dispendik. Untuk anak-anak yang sudah menjadi korban, kami dampingi, baik pemulihan psikisnya maupun aspek hukum. Seperti yang di Bawean itu sudah kami evakuasi ke sini," imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Gresik Syaichu Busyiri menilai Dinas KBPPPA lempar tanggungjawab ke dinas lain. Menurut dia, anggaran yang digelontorkan ke dinas tersebut adalah untuk mewujudkan Gresik ramah anak.
Baca Juga : Cegah Kekerasan Seksual dan Perundungan Anak, Tim Dosen FK UM Inisiasi POWER KIDS
"Kalau menyebut keluarga juga punya tanggung jawab edukasi, memang iya. Tapi keluarga-keluarga itu tak diberikan APBD. Beda dengan Anda. Maka jangan berkilah bukan hanya tanggung jawab Anda. Saya harap rapat ini, Dinas KBPPPA memaparkan rencana program yang konkret," tegas Syaichu.
Senada, anggota Komisi IV Khoirul Huda menyarankan agar Dinas KBPPPA mengintensifkan kerja sama dengan RT dan RW setempat. Kalau perlu, diadakan pelatihan kepada seluruh pengurus RT di Kabupaten Gresik untuk memantau warganya agar potensi kekerasan terhadap anak dan perempuan di rumah tangga bisa dikurangi.
"Kalau hanya kader KBPPPA kan kurang, makanya bisa itu dilibatkan RT dan RW," ujar politisi PPP tersebut.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Gresik Mochammad meminta Dinas KBPPPA menyampaikan program pencegahan kekerasan kepada anak dan perempuan serta langkah koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait.
"Setelah pertemuan ini, kami minta segera diserahkan ke kami apa program Anda dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dan edukasinya. Akan kami review efektifnya," pungkasnya. (ADV)
