JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan. Terbaru, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kota Malang kembali turun pada Maret 2024 lalu sebesar 0,35 persen.
Dengan penurunan itu, angka kemiskinan yang semula sebesar 4,26 persen pada 2023 menjadi 3,91 persen tahun 2024. Atau, dari jumlah warga miskin sebanyak 37,78 ribu jiwa pada 2023 dapat ditekan hingga menjadi 34,84 ribu jiwa pada Maret 2024.
Baca Juga : Mbak Cicha Dorong Tingkat Kepercayaan Diri Pelajar Lewat Festival Anak Sholeh
"Angka ini menjadikan Kota Malang sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur,” jelas Kepala BPS Kota Malang Umar Sjaifuddin.
Umar mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong menurunnya angka kemiskinan di Kota Malang. Di antaranya adalah tersusunnya basis data melalui aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) yang menghasilkan data by name by address dan by need.
Selanjutnya intervensi kemiskinan lebih tepat sasaran dengan adanya basis data hasil PDKTSAM. Faktor lain adalah keberhasilan pengendalian harga komoditas-komoditas pemicu terjadinya inflasi.
“Juga dengan keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap UMKM lokal tentang prioritas penggunaan produk usaha mikro, kecil dan menengah serta pelaku ekonomi kreatif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” terang Umar.
Walau demikian, persoalan kemiskinan bukan hanya tentang berapa jumlah warga yang berada dalam garis kemiskinan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
“Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Malang tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini bisa diartikan bahwa kualitas kesejahteraan penduduk di Kota Malang sudah lebih baik,” terang Umar.
Baca Juga : Tahun Ajaran Baru Biaya Pendidikan Naik, SD dan SMP Sumbang Inflasi Terbesar
Sementara itu, menanggapi capaian tersebut, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan apresiasi dan bersyukur. Menurut dia, Kota Malang pada periode Juli 2024 mengalami deflasi sebesar -0,01 persen di angka 1,83 persen untuk inflasi year on year.
Angka ini masih di bawah range inflasi yang ditetapkan nasional, yaitu 2,5 persen (plus minus satu). Meski terhitung aman, Wahyu mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada pada gejolak harga beberapa komoditas yang bisa memengaruhi laju inflasi di Kota Malang.
“Tentu kita harus tetap waspada karena dalam rakornas TPID hari Senin lalu, disebutkan beberapa komoditas seperti minyak goreng, beras dan cabai rawit mengalami kenaikan harga,” ujar Wahyu.
Wahyu menegaskan, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan beberapa upaya mengantisipasi gejolak harga, terutama untuk komoditas cabai rawit. Langkah yang diambil di antaranya dengan melakukan penandatanganan kerja sama antardaerah (KAD) yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Selain itu, rencana strategis lain yang dilakukan adalah melakukan pemantauan harga-harga komoditas di pasar-pasar oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang.
