JATIMTIMES - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Jatim) terus berupaya memperbaiki rapor pemberdayaan perempuan di Jatim.
Sejumlah indikator yang menjadi acuan perbaikan rapor tersebut di antaranya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.
Baca Juga : PW Muhammadiyah Jatim Pilih Himpun Dana Keummatan di Bank Jatim, Ini Sisi Strategisnya
Sedangkan IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.
Sejauh ini, baik IDG maupun IKG Jatim terus mendapatkan perubahan nilai ke arah yang lebih baik. Kendati demikian, Sekretaris DP3AK Jatim Diana Rimayanti juga mengakui, kondisi IDG Jatim masih belum optimal.
Capaian IDG Jatim tahun 2023 adalah sebesar 74,9, mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 74,42. Meski begitu, IDG Jatim masih berada di bawah angka IDG nasional yaitu sebesar 76,9.
Secara umum, nilai IDG ini dipengaruhi oleh 3 komponen yaitu perempuan dalam parlemen, perempuan profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan.
"Capaian ini merupakan hasil dari kinerja beberapa sektor yang seharusnya saling mendukung antar sektor maupun non-pemerintahan seperti lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan lainnya," ungkapnya, Kamis (4/7/2024).
Sementara itu, pihaknya juga telah berhasil menurunkan IKG Jatim dari 0,44 tahun 2022 menjadi 0,42 tahun 2023. Dengan kata lain, ketimpangan gender di Jatim terus berkurang. Namun, capaian tersebut masih akan terus diperbaiki.
"Salah satu indikator pendukung IKG adalah keterwakilan perempuan dalam perlemen, di Jatim menunjukkan angka hanya 19,17 persen. Artinya masih rendah sekali," paparnya.
Dalam upaya perbaikan IDG dan IKG itu, DP3AK Jatim menggelar kelas hukum dan politik untuk perempuan, Kamis (4/7/2024). Diana Rimayanti menyebut, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengatasi sejumlah kendala pada isu pemberdayaan perempuan.
Baca Juga : Perluas Jaringan Pasar, Abah Usman Dorong UMKM di Sidoarjo Gencarkan Promosi Online
Beberapa kendala tersebut, terutama pada pribadi perempuan antara lain karena adanya rasa tidak percaya diri sehingga reject pada dirinya sendiri. Selain itu, ada faktor pendidikan yang masih kurang.
Selanjutnya, perempuan juga dinilai masih lebih mementingkan domestik. Disamping itu juga biaya yang tidak ada karena dikendalikan suami. Kendala lain adalah mengenai pemahaman politik masih sangat kurang.
Tak hanya itu, ada pula kendala yang datang dari faktor eksternal. "Dari pihak laki-laki sering tidak memberi kesempatan, atau menomorduakan perempuan, dianggap tidak mampu dan tidak capable," sebutnya.
Melihat hal tersebut, pemerintah mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam parlemen. Salah satunya dengan digelarnya kelas politik hari ini di Kantor DP3AK Jatim, untuk memberi peningkatan kapasitas perempuan terhadap sistem politik.
Lebih lanjut, DP3AK Jatim juga memiliki program bertajuk Putaran, yakni pusat pembelajaran pemberdayaan perempuan. Program tersebut merupakan pemberdayaan perempuan bagi kelompok perempuan yang punya semangat untuk maju. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
