JATIMTIMES - Jawa Timur (Jatim) masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Per Maret 2024, jumlah penduduk miskin Jatim mencapai 3,98 juta jiwa atau setara dengan 9,79 persen total penduduk Jatim.
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono justru bersyukur dengan data terbaru (BPS) per Maret 2024. Pasalnya, Jatim berhasil mencatatkan sejarah dimana angka kemiskinannya mencapai satu digit yakni 9,79 persen.
Baca Juga : Tunggu Hasil Evaluasi, Partai Bulan Bintang Ungkap Timses Khofifah Sudah Sowan
"Alhamdulillah akhirnya angka kemiskinan Jatim tembus satu digit. Angka ini resmi kita dapatkan setelah BPS merilis angka kemiskinan Jatim per Maret 2024 mencapai 9,79 persen. Terimakasih atas kerja keras seluruh pihak," ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (2/7/2024).
Adhy melanjutkan, angka kemiskinan periode Maret 2024 ini turun sebesar 0,56 persen poin dari periode sebelumnya Maret 2023 yang mencapai 10,35 persen. Ia menyebut, penurunan angka kemiskinan ini menjadi penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional.
Lebih lanjut, penurunan angka kemiskinan Jawa Timur pada periode ini setara dengan penurunan sebanyak 206.120 jiwa. Dan menjadikan Jawa Timur berkontribusi sebesar 30,34 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional.
"Ini menjadi penurunan tertinggi nasional, dan berkontribusi 30,34 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional," kata Adhy.
Lebih lanjut dijelaskan, pada tahun 2020, persentase kemiskinan Jatim sebesar 11,09 persen, kemudian naik menjadi 11,4 persen pada 2021. Kemudian turun menjadi 10,38 persen tahun 2022, turun lagi menjadi 10,35 persen pada tahun 2023. Dan Maret 2024 turun signifikan menjadi 9,79 persen.
Adhy menuturkan Jawa Timur juga menjadi provinsi yang tertinggi menurunkan angka kemiskinan se-Pulau Jawa. Diketahui Jawa Tengah menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,30 persen poin dari 10,77 persen pada periode Maret 2023 menjadi 10,47 persen di tahun ini.
Sedangkan angka kemiskinan Jawa Barat turun 0,16 persen poin dari periode Maret 2023 sebesar 7,62 persen menjadi 7,46 di Maret 2024 ini. Hal ini pun patut disyukuri karena beberapa program yang dijalankan Pemprov Jatim berhasil membuat angka kemiskinan turun secara signifikan.
“Angka kemiskinan yang turun signikan ini menunjukkan penanggulangan kemiskinan di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Baik melalui kebijakan makro ekonomi maupun dengan intervensi program,” katanya.
"Ke depan kami optimis angka kemiskinan Jatim tidak hanya turun satu digit tetapi mampu menghilangkan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur," imbuhnya.
Adhy juga mengungkapkan, capaian penurunan angka kemiskinan di Jatim ini diupayakan melalui program penanggulangan kemiskinan Jatim Satya yakni Jatim Sejahtera dan Mulia. Terdapat tiga strategi yang ada di dalamnya.
Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Baca Juga : Garis Kemiskinan Jatim Naik 5,68 Persen, Andil Terbanyak Dipicu Belanja Beras dan Rokok
“Realisasi pemanfaatan PKH pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jatim sudah mencapai 98,51 persen periode Maret-April 2024,” ungkapnya.
Kedua, meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).
Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
“Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2024 mencapai Rp217,79 triliun atau tumbuh 7,39 persen secara year on year. Kinerja penyaluran kredit UMKM skala mikro tercatat tumbuh 10,82 persen dan kinerja penyaluran kredit UMKM skala kecil tumbuh 4,90 persen secara year on year,” tuturnya.
Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V, kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi.
“Angka kemiskinan yang menurun menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Baik secara ekonomi makro maupun intervensi program dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi Jatim di atas 5 persen pada tahun 2024,” jelasnya.
Adhy menambahkan target menurunkan angka kemiskinan berdasarkan patokan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), kemiskinan Jatim 2025 sebesar 9,4 - 8,9 persen. Menurutnya, hal itu bisa terwujud karena program masih harus diselesaikan hingga Desember 2024.
“Tahun 2025 memulai dengan program yang baru namun desainnya sudah mulai terlihat. Kita optimis mampu meraih target kemiskinan RPJPD di tahun 2025 di rentang 9,4 persen - 8,9 persen karena pergerakan kita semakin bagus,” pungkasnya.
