JATIMTIMES - Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada pekan lalu telah menimbulkan kekacauan besar dengan mengunci data di 282 kementerian dan lembaga (K/L). Peretas yang mengirim ransomware meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp131 miliar untuk membuka data tersebut.
Namun, Pemerintah Indonesia melalui Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (KIP) Kemkominfo, Usman Kansong, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan membayar tebusan tersebut dan lebih memprioritaskan pemulihan data dari lembaga yang memiliki backup.
Baca Juga : BNPT dan Kontras Ajak Civitas Akademika UBS PPNI Jauhi Tindak Kekerasan di Kampus
"Kami mengutamakan pemulihan data kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki backup data, jumlah 44," kata Usman, dilansir Antara, Kamis (27/6).
Usman juga menekankan bahwa targetnya adalah setidaknya 18 layanan K/L yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dapat pulih pada akhir Juni 2024.
Direktur Network dan IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko, menegaskan bahwa data yang sudah dikunci ransomware tidak bisa dipulihkan dan tim pemerintah saat ini berupaya menggunakan sumber daya yang tidak terenkripsi.
"Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki," kata Herlan.
Herlan juga menambahkan bahwa data yang diserang tidak akan bocor ke luar karena akses dari luar sudah diputus. "Data itu hanya di-encrypt, terenkripsi tapi di tempat. Dan sekarang sistem PDN sudah kita isolasi, tidak ada yang bisa mengakses, kita putus akses dari luar," tambahnya.
Buntut dari pernyataan Kominfo yang terkesan pasrah tersebut, banyak warganet di platform X (dahulu Twitter) menyuarakan kritik keras dan menyerukan pembubaran Kominfo. Salah satu pengguna, @dhemit_is_back mengungkapkan kekesalannya.
Baca Juga : Viral Ambulans Bawa Pasien Terhenti karena Iring-iringan Jokowi
"Udaaah Gitu doang?? Mantap banget Brati negara kalah sama Hacker, Pak Jokowi Kominfo bubarkan ga ada guna Udah 2x dipecundangi hacker dana aja yg minta tambah tp kerja Nol besar,paling² blokir yg kritisi.. Cat Warrior sepakat ga kita buat petisi pecat si budi," tulisnya.
Selain itu pengguna @PartaiSocmed juga mengkritisi aksi Kominfo yang malah meminta X agar memblokir akun-akun pengkritik. "Bukannya fokus ngurusin judol dan peretasan data nasional, eh malah sibuk minta X suspen akun2 yg kritik. Terbukti! Enak aja pasrah? Yg kemarin maksa aplikator harus setor data pribadi konsumennya ke pemerintah siapa?," tulisnya.
Selain itu, muncul juga petisi di Change.org yang disuarakan oleh Hunter Ghost, yang meminta agar Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi diganti. Petisi tersebut menyatakan bahwa Budi Arie tidak berhasil menyelamatkan data PDN dan lainnya, serta tidak kompeten di bidangnya.
"Tidak berkompeten di bidangnya sehingga data Indonesia bocor dan diserang hacker. Hanya bisa ngomong tanpa bukti nyata. Gagal tutup situs judi online dan pinjol," demikian alasan petisi tersebut.
