JATIMTIMES - Bisnis tempat kos di Kota Blitar terus menunjukkan perkembangan pesat belakangan ini. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar memperkirakan, jumlah usaha tempat kos di kota ini telah melebihi 300 unit. Namun, ironisnya, hanya sebagian kecil dari jumlah tersebut yang telah resmi mengurus izin.
Menurut data dari DPMPTSP, hingga saat ini, baru 67 usaha tempat kos yang telah memenuhi kewajiban perizinan. “Karena itu, kami menghimbau agar para pemilik usaha tempat kos segera mengurus izin resmi. Proses pengurusan izin ini gratis. Yang memerlukan biaya hanyalah izin untuk pendirian bangunannya,” ujar Kepala DPMPTSP Kota Blitar Heru Eko Pramono.
Baca Juga : Budayawan dan Dosen UNU: Makam Tiga Putri Mataram di Blitar Tidak Berkaitan dengan Habib Ahmad Assegaf
Heru menjelaskan, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, usaha tempat kos dengan kapasitas lima kamar atau lebih harus mengurus izin resmi ke DPMPTSP. Sementara itu, usaha tempat kos dengan kapasitas di bawah lima kamar cukup mengurus izin lingkungan di kelurahan dan kecamatan setempat.
“Mengurus izin untuk tempat kos sangat krusial demi kelancaran dan ketenangan dalam menjalankan usaha. Terlebih lagi, dengan semakin rutin Satpol PP melakukan razia penertiban di berbagai tempat kos saat ini,” tambah Heru.
DPMPTSP telah aktif mendekati pemilik usaha tempat kos agar mereka segera mengurus perizinannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan para pengusaha merasa tenang dan aman dalam menjalankan bisnis mereka. Namun, Heru mengakui bahwa belum ada kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pesat usaha tempat kos di Kota Blitar.
“Apakah faktor yang membuat usaha tempat kos berkembang karena ada beberapa perusahaan baru seperti pabrik rokok besar yang berdiri di Kota Blitar atau soal lain masih dikaji,” ungkap Heru.
Saat ini, DPMPTSP bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) tengah melakukan kajian untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut.
Tahun ini, Kota Blitar menyaksikan beroperasinya dua pabrik rokok besar, yaitu PT HM Sampoerna dan PT Gudang Garam. Kedua pabrik tersebut telah menyerap ribuan tenaga kerja, baik dari Blitar maupun dari luar kota. Keberadaan perusahaan-perusahaan baru ini kemungkinan besar berkontribusi pada peningkatan kebutuhan akan tempat kos.
Pertumbuhan usaha tempat kos yang pesat ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal legalitas dan perizinan. Dengan hanya sebagian kecil usaha yang telah mengurus izin resmi, banyak pemilik tempat kos yang masih berada dalam zona abu-abu. Heru menegaskan pentingnya pengurusan izin bagi ketenangan usaha dan mendorong pemilik tempat kos untuk segera melengkapi persyaratan legalitas yang diperlukan.
Baca Juga : Polda Jawa Timur Siapkan Pengamanan untuk Pengesahan Warga Baru PSHT Bulan Depan
“Saat ini, kami terus berupaya untuk mendekati para pemilik usaha tempat kos agar mereka memahami pentingnya mengurus izin. Ini bukan hanya demi kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar,” jelas Heru.
Melalui upaya yang terus-menerus dari DPMPTSP dan dukungan dari pihak terkait, diharapkan semakin banyak usaha tempat kos yang akan segera mengurus izin. Dengan demikian, pertumbuhan bisnis tempat kos di Kota Blitar dapat berlangsung secara legal, aman, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan kota.
Dengan adanya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dari Satpol PP, para pemilik usaha tempat kos diharapkan dapat segera mematuhi peraturan yang berlaku. Kota Blitar, dengan segala potensi ekonominya, terus berkembang sebagai salah satu destinasi bisnis yang menarik, dan bisnis tempat kos menjadi salah satu sektor yang turut mendukung pertumbuhan tersebut.
