JATIMTIMES - Belakangan ini rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menerima tawaran 'jatah' tambang dari pemerintah tengah menjadi sorotan. Bahkan paling anyar, netizen mengkritik dengan mengubah logo NU dengan Ulama Nambang.
Untuk diketahui, logo NU membentuk sebuah bola dunia yang dikelilingi oleh ikatan tali dengan jumlah 99. Sementara itu, pada bagian atas terdapat lima bintang. Dengan satu bintang berada di tengah berukuran lebih besar dibandingkan empat bintang lainnya. Kemudian, ada tulisan Nahdlatul Ulama dalam huruf arab yang mengapit empat bintang lainnya.
Baca Juga : Viral Bocah Terlindas Bus saat Ikut Iring-iringan Telolet
Dalam unggahan X @pasifisstate, tampak bola dunia yang biasanya terletak di bagian tengah, diganti dengan gambar alat berat ekskavator. Sementara di dalam bintang-bintang yang mengelilingi bola dunia diisi dengan tulisan Rp (rupiah) dan dolar.
Sedangkan tulisan NU dibalik menjadi UN yang artinya Ulama Nambang. Dominan warna logo juga diubah menjadi merah, yang sebelumnya warna hijau.
Kemudian, tulisan Nahdlatul Ulama tetap dalam tulisan huruf arab. Ikatan talinya juga mirip seperti logo NU.
Unggahan itu pun menuai beragam pro kontra di masyarakat. Beberapa warga menilai plesetan logo itu tak lazim dan beberapa warganet lainnya setuju dengan logo tersebut. "Semangat bel. Udah banyak yang sanappp," @egois****.
"Wihh brani banget... lo kira kira ni admin Bekingnya saiapa. pake di tambah gambar Beko, padahal di logo originalnya saja udah ada Tambang (tali)," @hamdan*****.
Sementara beberapa warganet yang kontra seperti berikut ini.
"Sampai detik ini, kami termasuk yang gak setuju PBNU mengelola tambang. Tp tolong, jangan ubah logo NU seenak jidatmu," @nahdliyin*****.
"Offiside anda Mas. Sekali lagi, offside. Ok?," @AfifFuadS.
Baca Juga : Pamit Jalan-Jalan Tak Kunjung Pulang, Warga Pesanggrahan Batu Dikabarkan Hilang
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka ruang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk bisa mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Walaupun sudah ditawarkan untuk bisa mengelola pertambangan, namun ternyata tak semua ormas keagamaan menerima tawaran 'jatah' tambang dari pemerintah. Dari sekian banyak ormas keagamaan, hingga kini baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengajukan izin WIUPK.
