JATIMTIMES - Sidang Paripurna DPRD Jember dengan agenda penetapan raperda pada LKPJ Bupati tahun APBD 2023, yang digelar pada Senin (10/6/2024) diwarnai aksi demo oleh mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jember.
Akai demo yang dilakukan puluhan Mahasiswa IMM ini, untuk memberikan raport merah kepada pemerintahan Bupati Hendy Siswanto, dimana janji Bupati tidak ada yang terealisasi.
Baca Juga : Bisa Diakses Gratis! Ini Cara Mencari Jurnal di Scopus
Dwi Nouval Zakaria ketua PC IMM Jember, dalam akainya menyatakan, bahwa selama 3,3 tahun kepemimpinan Bupati Hendy, selain dinilai tidak bisa merealisasikan janji politiknya, persoalan dugaan adanya kasus korupsi yang dilaporkan ke APH, menunjukkan bukti bobroknya kepemimpinan Hendy.
"Tidak mampu merealisasikan janji kampanye selama menjabat bupati. Kami IMM Jember memberikan rapor merah untuk bupati, banyak janji politiknya yang tidak terealisasi, justru praktek KKN, kemiskinan, stunting semakin meningkat. Janji menyejahterakan guru ngaji, guru PAUD dan beasiswa mahasiswa, tidak lebih 1 persen yang diwujudkan," ujar Nauval.
Tidak hanya itu, reformasi birokrasi di pemerintahan Bupati Hendy juga dianggap gagal Banyak OPD hingga camat yang dilaporkan ke APH membuktikan gagalnya Hendy memimpin Jember.
"Sistem kekuasaan amburadul, keponakannya yang bukan PNS justru diangkat menjadi ajudan pribadi, keponakan dan menantunya juga diberikan SK sebagai tim ahli tanpa proses yang transparan. Ini jelas praktek KKN yang dipelihara oleh bupati," tegas Nauval.
Hal lain yang disoroti peserta aksi adalah adanya penerima beasiswa ganda serta seleksi yang tidak sebagaimana mestinya. "Ada 294 penerima beasiswa ganda dan 859 penerima beasiswa tanpa melalui seleksi. Ini jelas sudah menyalahi prosedur dan aturan yang dibuatnya sendiri dan masih banyak lagi persoalan yang bobrok," jelasnya.
Tidak hanya pemerintahan Hendy yang mendapat rapor merah dari IMM, kinerja DPRD Jember juga dianggap lemah. DPRD sebagai lembaga legislatif pengawasannya tidak maksimal.
"DPRD sebagai lembaga legislatif seharusnya melakukan pengawasan kinerja ekskutif. Akan tetapi dewan seolah-olah tutup mata dengan kinerja ekskutif yang tidak maksimal," teriak Nauval.
Sayangnya, aksi yang sempat memanas antara mahasiswa IMM dengan aparat kepolisian ini tidak ditemui oleh Bupati Jember Hendy Siswanto yang sedang mengikuti paripurna. Namun peserta aksi hanya ditemui oleh perwakilan Pemkab Jember Hari Agustriono selaku Asisten 3 dan juga wakil ketua DPRD Jember Abdul Halim.
Baca Juga : STIE Malangkucecwara Lepas Mahasiswa Asing Program Darmasiswa 2024
Dihadapan peserta aksi, Hari menyampaikan, bupati tidak bisa menemui dikarenakan sedang menggelar forum paripurna, namun pihaknya menerima apa yang disampaikan oleh peserta aksi untuk diteruskan ke bupati.
"Beliau tidak bisa menemui mahasiswa karena sedang menggelar forum paripurna dan adik-adik mahasiswa memberikan rapor merah. Kami menerima sebagai masukan dan akan kami sampaikan ke beliau," ujar Hari.
Sementata Abdul Halim wakil ketua DPRD Jember menghormati penilaian yang dilakukan mahasiawa atas kinerja ekskutif dengan memberikan rapor merah kepada bupati. Tentu dengan penilaian yang diberikan oleh mahasiswa IMM ini akan menjadi pertimbangan dewan untuk tidak menaikkan kelas tahun depan.
"Kami menghormati dan mengapresiasi teman-teman mahasiswa, rapot merah yang diberikan oleh mahasiswa merupakan bentuk aspirasi yang akan kami pertimbangkan, tentunya dengan rapor merah, seseorang tidak bisa naik kelas," ujar Halim.
Namun rapor merah tersebut, tentu masyarakat yang akan menilai, apakah masih bisa naik kelas atau tidak tahun depan. "Kami sebagai perwakilan rakyat, hanya menerima aspirasi dan akan melakukan pertimbangan dengan melakukan evaluasi tentunya semua kembali kepada masyarakat," pungkas Halim.
