JATIMTIMES - Menjelang Pilkada serentak 2024 November nanti, baru dua pendaftar tercatat di desk Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Batu. Mereka mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota melalui form online yabg sudah dibuka sejak April lalu. Di antaranya nama mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Agus Wahyu Arifin.
Hal tersebut dibenarkan Ketua DPC PKB Kota Batu Nurochman. Menurutnya, pembukaan pendaftaran calon kepala daerah belum resmi dibuka secara langsung di DPC PKB Kota Batu sendiri. Meski begitu, siapa saja yang berminat dan mendaftar diperbolehkan melalui form online yabg telah dibuka serentak secara nasional.
Baca Juga : KPU Kota Blitar: Pilkada 2024 Gunakan 211 TPS, Separo dari Pemilu 2024
"Sebenarnya masih agak stagnan (persiapan), belum muncul rekomendasi karena juga baru dua orang pendaftar, atas nama Agung Perkasa dan Dokter Agus mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang," ujar Nurochman kepada JatimTIMES, Senin kemarin (3/6/2024).
Agus Wahyu Arifin yang merupakan mantan kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang yang menjabat sekitar tahun 2009. Nama lain, Agung Perkasa yang merupakan putra dari KH.Ibnu Sulaiman Al Faiz Singosari.
Dokter Agus, kata Nurochman sudah mengambil formulir, sedangkan Agung Perkasa baru mendaftar sevara online. Pihak DPC PKB juga belum memberikan kejelasan apakah akan dibuka pendaftaran offline secara resmi di DPC atau tidak. Nurochman menyebut masih menunggu arahan DPP partai.
"Semoga bulan Juni ini bisa diselesaikan," sebutnya.
Di luar itu, PKB Kota Batu masih terus berkomunikasi dengan partai lain. Nurochman menegaskan, meski bisa mengusung calon sendiri PKB tetap akan berkoalisi. Rekomendasi koalisi juga akan diturunkan dari DPP partai.
Ia menyampaikan, beberapa partai sudah menunjukkan keseriusan dengan mengintensifkan komunikasi politik. Dirinya mengklaim sudah ada enam partai yang cukup intens setelah pembicaraan awal. Dikatakan, beberapa di antaranya mulai lengket, seperti Partai Nasdem, Gerindra dan PKS.
Baca Juga : Suami BCL Diduga Gelapkan Rp 6,9 Miliar, Ini Duduk Perkaranya
"Itu yang sudah ada komunikasi lanjutan. Tapi prinsipnya sudah menyampaikan siap berkolaborasi lagi, kami pun membuka diri untuk itu. Karena menata pemerintahan lebih baik dilakukan bersama-sama," tambahnya.
