JATIMTIMES - Sejumlah nama tokoh terus bermunculan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang 2024. Tokoh-tokoh tersebut turut berburu rekom dari partai politik untuk dapat turut berkontestasi pada ajang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang.
Berbekal visi untuk 'Mewujudkan Malang Maju' Sekjen DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Abdul Aziz turut mengincar rekom PDIP untuk maju di Pilwali Malang. Dalam penjelasannya ada beberapa hal yang harus dibenahi, muaranya untuk mewujudkan good governance.
Baca Juga : Resmi Direkom Tiga Partai, Pasangan Khofifah-Emil Sudah Penuhi Syarat Melaju di Pilgub Jatim
"Kita tak boleh berdiam diri membiarkan Malang (yang) malang agar tercipta situasi yang kondusif (stabil), yang secara otomatis akan terwujud pemerintahan yang baik," ujarnya.
Hal tersebut ia lihat atas kondisi memprihatinkan yang terjadi di Kota Malang beberapa waktu lalu. Lantaran adanya Niat jahat dari sejumlah oknum, pikiran yang salah (mens rea) dan tindakan yang salah (actus reus) yang berujung pada pemufakatan jahat untuk korupsi (mala prohibita), terjadi dalam 5 tahun terakhir.
"Salah satu ukuran terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) adalah dengan kesepahaman dalam ikhtiar pencegahan untuk tidak melakukan korupsi," jelasnya.
Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan dalam mengelola anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), yang pada tahun 2024 sebesar Rp 2,5 triliun. Tentu dimaksudkan agar alokasi masing-masing anggaran tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan harapan warga Malang.
"Konsekuensinya, eksekutif dan legislatif bersinergi dalam membangun kesinambungan (sustainable) berjuang untuk kepentingan masyarakat selama 5 tahun ke depan," tuturnya.
Dirinya menilai, hal itu dibutuhkan agar 6 tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang dapat berjalan sesuai dengan yang diidealkan bersama. Keenam tata kelola tersebut yakni tata kelola regulasi, tata kelola kota, tata kelola kesehatan, tata kelola pendidikan, tata kelola perizinan dan tata kelola wisata.
Untuk bisa mewujudkan tersebut, ia juga telah berbekal sejumlah pengalaman. Mulai dari sebagai akademisi dengan mengajar di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang, menjadi praktisi hukum di Firma Hukum PROGRESIF LAW, serta aktif dalam GMPK.
"Konsentrasi pada pembangunan integritas pejabat, saya bertekad untuk mewujudkan 'Malang tanpa Korupsi', cita ideal dari mewujudkan Malang Maju," imbuhnya.
Baca Juga : Resmi Direkom Tiga Partai, Pasangan Khofifah-Emil Sudah Penuhi Syarat Melaju di Pilgub Jatim
Dirinya lantas menilai bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang harus serius dalam keterlibatan ikhtiar pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yakni dengan melakukan beberapa hal.
Mulai dari melakukan upaya sinkronisasi perundang-undangan yang meliputi regulasi dan harmonisasi. Kemudian pembinaan sumber daya manusia, pembangunan integritas dan digitalisasi pemerintahan dalam berbagai layanan masyarakat.
"Utamanya, layanan kependudukan, dan perizinan cepat, layanan pendidikan bermutu, layanan kesehatan prima, layanan hukum suka rela, layanan rumah subsidi, dan layanan wisata murah. Penyelenggaraan layanan ini harus terencana, terukur, dan terprediksi agar APBD aman dengan tetap memperhatikan saran dan kritik konstruktif dari masyarakat," bebernya.
Untuk itu, atas panggilan jiwa agar terus berkontribusi pada warga Malang, dukungan keluarga, dan tokoh masyarakat serta aktivis organisasi sosial kemasyarakatan, terutama yang bergerak pada pencegahan dan pemberantasan korupsi ia memutuskan untuk turut berburu rekom agar dapat berlaga di Pilkada Kota Malang.
"Saya memutuskan untuk berlaga dalam pagelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan mendaftar sebagai bakal calon Walikota Malang melalui DPC PDI Perjuangan Kota Malang," ujarnya usai mendaftar di DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Sabtu (18/5/2024) kemarin.
