JATIMTIMES - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tengah mempelajari sistem penanggulangan bencana di Jepang. Selama sepekan ini, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono bersama Tim BPBD Jatim melakukan lawatan kerja ke Jepang.
Salah satu tujuan lawatan itu yakni untuk menggali sistem penanganan bencana di Negeri Sakura yang sudah dikenal dengan kecanggihannya. Lawatan kerja yang diikuti Kalaksa BPBD Gatot Soebroto dan Kepala DPU Bina Marga Edy Tambeng Widjaja ini, di antaranya mengunjungi Universitas Wako, Tokyo, Jepang.
Baca Juga : Penyederhanaan Kelas BPJS Kesehatan Jadi KRIS, RSUD di Malang Raya Sudah Berbenah sejak Setahun
Di kampus ini, rombongan Pj Gubernur Jatim disambut Rektor Universitas Wako, Hanya Toshihiko, Direktur International Exchange Center Ito Takaharu, peneliti ASEAN Disaster Reduction Center (ADRC) Arakida Masaru, Bambang Rudyanto, dan sejumlah pakar kebencanaan di Jepang.
Selain mendengarkan paparan, rombongan Pj Gubernur Jatim juga berdiskusi dan mengkaji tuntas tentang sistem penanganan bencana di Jepang. Mulai dari penguatan kapasitas masyarakat berbasis pengetahuan lokal, upaya pengurangan risiko bencana dengan pemanfaatan teknologi informasi, hingga kolaborasi unsur penthahelix dalam mitigasi bencana hidrometeorologi.
Adhy Karyono juga berkesempatan menyampaikan paparan tentang upaya kesiapsiagaan bencana yang telah dilakukan di Jawa Timur. Salah satunya, tentang keunggulan sistem penanganan bencana dengan berbasis partisipasi masyarakat.
“Jawa Timur memiliki delapan klaster pengembangan wilayah, yaitu Labanegoro, Madura, Metropolitan, Ijen, Probomajang, Malang Raya, Wilis Selatan, dan Wilis Utara," jelas Adhy, melalui siaran persnya, Sabtu (18/5/2024).
"Dan di Jawa Timur ini, terdapat 14 jenis potensi bencana. Di mana bencana yang paling dominan dalam dua tahun terakhir adalah bencana hidrometrologi, seperti, banjir, angin kencang dan tanah longsor,” sambungnya.
Dalam penanganan bencana, Pemprov Jatim juga mengedepankan pelibatan unsur pentahelix. Tak hanya pemerintah, melainkan juga kalangan media massa, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.
"Masyarakat adalah yang paling dekat dengan lokasi bencana dan yang paling mampu memberikan penanganan tercepat. Itulah mengapa di Jawa Timur kami mengedepankan penanganan bencana berbasis masyarakat," lanjut Adhy
Ia lalu memastikan itu dengan hadirnya tiga komunitas penanganan bencana yang telah terbentuk di Jatim, yang dimotori langsung masyarakat. Tiga satuan itu, yakni Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Baca Juga : Sosialisasi Study Tour Aman, Kepsek dan Pengawas Se-Kota Malang Dikumpulkan
SRPB, dijelaskan Adhy, membantu memfasilitasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan sasaran sekolah dan pondok pesantren. “Kalau FPRB itu yang memfasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana),” jelasnya.
Sementara, Tagana, lebih berfokus pada kegiatan tanggap darurat. Utamanya dalam kegiatan asesmen dan penyediaan dapur umum untuk masyarakat terdampak bencana.
Selain berdiskusi dan menerima materi, rombongan pj gubernur Jatim juga menyaksikan berbagai peralatan kebencanaan dan model pelatihan kebencanaan di Taman Nasional Kebencanaan, Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park.
Di tempat ini, berbagai peralatan kebencanaan dipamerkan, termasuk cara penggunaannya. Pengenalan dan pelatihan kebencanaan dilakukan dengan teknologi yang canggih, termasuk simulasi kebencanaan untuk masyarakat umum.
"Ini semacam Taman Pendidikan Bencana (Tenpina) raksasa, tapi sudah dilengkapi dengan teknologi yang canggih," ujar Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto.
Terkait pemanfaatan teknologi untuk pengurangan risiko bencana, di Jepang sudah melakukan itu. Salah satunya dengan memberikan layanan peringatan dini kepada setiap wisatawan luar negeri melalui notifikasi ponsel yang tersambung di Wi-Fi setempat.
