JATIMTIMES - Website resmi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tak luput dari ancaman gangguan siber. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim mencatat telah menerbitkan ratusan notifikasi atau peringatan kepada perangkat daerah.
Kepala Diskominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin menjelaskan, dalam menjaga keamanan informasi dari gangguan siber, pihaknha sampai dengan tahun 2023 telah menerbitkan notifikasi atau peringatan kepada OPD di Jatim sebanyak 223 peringatan.
Baca Juga : Persiapan Popda Jatim 2024, Dispora Banyuwangi Bakal Undang Cabor dan Stakeholder Terkait
“Kami juga punya SOP satu jam sampai dua jam sejak diketahui adanya gangguan siber kami komunikasikan secara informal dulu," ujarnya di sela kegiatan Pelatihan Level I Security Operations Center (SOC) Analyst Tahun 2024, Senin (13/5/2024), di Ruang Kelas E Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Surabaya.
"Kalau tidak ditangani, maka maksimal 12 jam akan diterbitkan notifikasi kalau masih belum ditangani juga, maka dalam kurun waktu 24 jam x 3 kami akan takedown aplikasinya karena kan terdaftar di Kominfo Jatim,” sambungnya.
Dengan menerapkan metode notifikasi atau peringatan terhadap OPD di Jatim tersebut, Sherlita mengungkapkan, dapat mengatasi insiden siber dengan mudah. “Nah, dengan cara-cara ini Alhamdulillah lumayan mambantu mengatasi gangguan yang selama ini hampir 80 persen merupakan judi online,” ungkap Sherlita.
Karena itu, pihaknya menekankan pentingnya kegiatan Pelatihan Level I SOC Analyst Tahun 2024. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Diskominfo Jatim dengan BPSDM Jatim, serta Pusat Pengembangan SDM Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI).
Peserta dalam pelatihan ini berjumlah 50 orang yang terdiri dari ASN, perangkat daerah di lingkup Pemprov Jatim, kabupaten/kota di Jatim, dan kepolisian. Kegiatan ini digelar untuk mewujudkan program born to defense untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor Infrastruktur Informasi Vital (IIV).
Born to defense sendiri, merupakan program untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan bagi SDM Keamanan Siber dan Sandi agar memiliki kompetensi untuk mendeteksi kerentanan sistem, mengatasi serangan siber, melakukan investigasi insiden dan mengamankan IIV secara profesional.
“Melalui pelatihan ini aparatur negara di Jawa Timur diharapkan mampu melakukan pengamanan siber serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi penanganan insiden siber lintas instansi di Jawa Timur,” tuturnya.
Baca Juga : Tetap Cari Aman, Kenali Prediksi Bahaya Saat Berkendara di Jalan
Sherlita mengatakan, diperlukan adanya sinergi yang berkesinambungan antara pemimpin dan bawahan dalam keamanan informasi. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak boleh maju sendiri, harus mengajak kabupaten/kota di Jawa Timur dan tentunya juga instansi vertikal lainnya dalam menjaga keamanan informasi.
“Karenanya saya pada kesempatan yang baik ini megucapkan terima kasih kepada kepala BPSDM telah memfasilitasi di kampus yang paling modern dan nyaman. Saya menyampaikan terima kasih juga kepada Pak Dian dari BSSN karena Jatim sudah sering disapa dan didatangi. Kegiatan born to defence ini kalau memungkinkan akan kami tindak lanjuti dengan mengundang BSSN sebagai narasumber,” tandasnya.
Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto menyampaikan, pihaknya terus menjalin kerja sama dan mendukung terwujudnya program born to defense ini. Ia menegaskan, BPSDM Jatim terus melakukan pembaruan kebutuhan terhadap berbagai jenis pelatihan.
"Termasuk terkait dengan cyber security untuk level pimpinan. Kami di BPSDM Jatim atas seizin Pj Gubernur dan Pj Sekda memang sedang fokus memberikan update pengetahuan, maupun kompetensi terhadap jajaran pimpinan puncak. Karena saya merasa agak sulit untuk dituntut kinerja lebihnya jika yang dilatih itu level staf, pelaksana, fungsional dan lainnya,” ungkapnya.
