JATIMTIMES - Sebanyak 78 catatan diberikan DPRD Kota Malang kepada Wali Kota Malang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023. Hal itu disampaikan oleh Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (13/5/2024).
Penyampaian 78 catatan tersebut dipaparkan oleh Juru Bicara Banggar DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono. Politisi PKS itu menyampaikan catatan di hadapan peserta rapat yang dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Malang dan jajaran Pemerintah Kota Malang.
Baca Juga : Ingin Jadi Konten Kreator? 5 Aplikasi Editing Video Ini Gratis dan Praktis
Dalam catatan tersebut, Tim Banggar juga menyampaikan sejumlah rekomendasi. Khususnya meliputi berbagai aspek kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kota Malang.
Di antaranya tingkat inflasi Kota Malang yang terkendali tapi masih rentan terjadi kenaikan harga sembako. Juga banyaknya kekosongan jabatan, program smart city yang belum berjalan efektif, reformasi teknologi perlu dievaluasi hingga penegakan perda kurang optimal.
Pelayanan penanaman modal juga mendapat sentuhan dalam penyampaian LKPJ tersebut. DPRD menilai hal itu perlu dioptimalkan, sehingga sektor ekonomi kreatif masih sebatas narasi tanpa perkembangan pertumbuhan ekonomi.
Kemudian DPRD juga menyoroti PAD Kota Malang pada tahun 2023 yang masih di angka 79 persen, pendapatan pajak jauh dari target, retribusi parkir tak memenuhi target, perbaikan Pasar Blimbing dan Pasar Besar perlu segera ditangani.
Sorotan juga ada pada stabilitas harga sembako. Di sisi lain, Disporapar Kota Malang diminta mengoptimalkan persiapan Porprov Jatim 2025 hingga dorongan soal perbaikan kearsipan di perpustakaan Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan bahwa catatan dan rekomendasi dari Banggar itu diharap bisa menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Hal itu bisa melakukan peningkatan layanan kepada publik.
Baca Juga : Di Pucanglaban, Pasangan Mardinoto Hadiri Jaranan dan Sarasehan Warga Pencak Silat
“Rekomendasi Banggar terkait LKPJ Pj Wali Kota di 2023, banyak hal yang kami soroti. Jadi ada 78 catatan di semua OPD dan kegiatan pemerintahan. Semoga menjadi bahan perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Made.
Sementara itu Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menilai terhadap yang dipaparkan Tim Banggar DPRD Kota Malang akan menjadi catatan bagi Pemkot Malang. Demi melakukan perbaikan di tahun-tahun berikutnya, juga untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kami akan segera rapatkan dan lakukan penekanan-penekanan terkait langkah langkah yang akan kami tentukan. Makanya untuk 78 catatan dan rekomendasi itu akan betul-betul kami tindaklanjuti agar kedepan semakin baik,” tandas Wahyu.
