JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar Rapat Paripurna pada Senin (13/5/2024). Agendanya yakni penyampaian nota pengantar atas Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 oleh Bupati Banyuwangi. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi.
Rapat Paripurna dewan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono dan didampingi oleh wakil ketua dewan Michael Edy Hariyanto. Kegiatan juga dihadiri pasangan Bupati-Wakil Bupati Banyuwangi yang akan mengakhiri masa baktinya pada tahun ini.
Baca Juga : Komitmen Perangi Korupsi, Pemkot Malang Bersama DPRD Tandatangani Pakta Integritas
Acara tersebut juga diikuti anggota dewan lintas fraksi, Sekda kabupaten bersama Asisten, Staf Ahli dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Banyuwangi, Camat dan Kades/Lurah serta beberapa undangan lain.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan secara langsung nota penjelasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023. Di antaranya terkait capaian Pemkab Banyuwangi yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 12 tahun berturut-turut, sejak 2012 sampai dengan 2023.
Banyuwangi dinilai sebagai daerah yang mampu mengendalikan inflasi dengan baik. Sehingga, ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali 4 tahun berturut-turut.
“Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen masyarakat Banyuwangi, eksekutif dan legislatif,” ujar Ipuk.
Selanjutnya dalam LKPD tahun anggaran disampaikan Pendapatan Daerah terealisasi Rp. 3,37 triliun atau 102,15 persen dari target anggaran sebesar Rp. 3,30 triliun.
"Pendapatan daerah tahun 2023 tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi Rp. 567,76 miliar atau 98,48 persen dari target anggaran sebesar Rp. 576,55 miliar," imbuh Bupati berhijab itu.
Kemudian untuk pajak daerah terealisasi Rp 282,35 miliar dari target sebesar Rp 244,49 miliar atau sebesar 115,48 persen. Sedangkan retribusi daerah terealisasi Rp 47,59 miliar dari target sebesar Rp 78,71 miliar, atau 60,47 persen.
"Pendapatan daerah juga bersumber dari transfer pemerintah pusat yang terealisasi Rp. 2,14 triliun atau 98,98 persen dari anggaran Rp. 2,16 triliun. Dan transfer pemerintah pusat lainnya terealisasi Rp. 282,72 miliar atau 103,30 persen," tambahnya.
"Sedangkan transfer dari pemerintah provinsi terealisasi Rp. 331,60 miliar dari anggaran Rp. 231,51 miliar atau 143,23 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah terealisasi Rp. 52,68 miliar dari target anggaran Rp. 59,84 miliar atau 88,03 persen," sambungnya.
Baca Juga : Harga Bawang Impor Naik, Ada yang Tembus Sejuta Persak
Kemudian belanja dan transfer daerah 2023 terealisasi Rp. 3,62 triliun dari anggaran Rp. 3,75 triliun atau 96,50 persen yang meliputi belanja operasi Rp. 2,34 triliun, belanja modal Rp. 843,58 miliar.
Untuk belanja tidak terduga selama 2023 terealisasi Rp. 9,45 miliar dari anggaran Rp. 19,11 miliar atau sebesar 49,46 persen.
Sehingga per 31 Desember 2023 terjadi defisit sebesar Rp. 242,70 miliar yang merupakan hasil dari realisasi pendapatan daerah dikurangi dengan realisasi belanja dan transfer daerah.
Sementara realisasi penerimaan pembiayaan senilai Rp. 287,71 miliar. Pengeluaran pembiayaan Rp. 7,74 miliar dari anggaran Rp. 10,400 miliar atau 100 persen.
"Dengan demikian jumlah pembiayaan netto sebesar Rp. 279,96 miliar, sehingga SILPA untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 37,27 miliar, yang merupakan hasil penjumlahan defisit anggaran dengan pembiayaan netto," jelasnya.
Sebelum acara paripurna ditutup pimpinan dewan menerima berkas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan oleh Bupati Banyuwangi.
Selanjutnya berkas tersebut akan diteruskan kepada semua fraksi yang ada di DPRD Banyuwangi sebagai bahan penyampaian pemandangan umum (PU) fraksi yang akan dilaksanakan pada Selasa (14/5/2024).
