JATIMTIMES - Kota Blitar telah memperlihatkan komitmen serius dalam mendorong digitalisasi di berbagai sektor, yang terbukti dengan diraihnya penghargaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai Pemerintah Daerah yang berhasil mencapai 100% transaksi non tunai.
Penghargaan prestisius ini diserahkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dan diterima Wakil Wali Kota Blitar Ir.H Tjutjuk Sunario, M.M., dalam acara Forum High Level Meeting Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (07/05/2024).
Baca Juga : Lewat Aplikasi Trans Jatim, Dishub Bakal Uji Coba Pembayaran Bus dengan e-Money
Wakil Walikota Blitar, Ir. Tjutjuk Sunario, M.M, mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian Kota Blitar dalam mencapai persentase 100% dalam Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD). Dalam konteks ini, dia menyoroti fakta bahwa hanya sedikit daerah yang mampu mencapai pencapaian serupa, yakni hanya dua dari 38 Kota-Kabupaten di Jawa Timur, dan 14 Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia. Tjutjuk menegaskan bahwa perjalanan ini mencerminkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, dimana Kota Blitar pada 2022 hanya mencapai angka 82,1% dalam IETPD.
Perjalanan menuju pencapaian tersebut tidaklah mudah. Tjutjuk mengakui bahwa pencapaian ini dapat terwujud berkat komitmen dan sinergi yang kuat antara Kepala Daerah, Perangkat Daerah, Bank Indonesia, dan Bank Jatim.
Langkah-langkah konkret seperti pembuatan kebijakan dan penekanan pada forum-forum tingkat tinggi menjadi bagian penting dalam menggerakkan pemanfaatan transaksi elektronik. Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah digitalisasi belanja dan pendapatan, terutama dalam hal retribusi dan pajak daerah, yang kini dilakukan secara online.
“Saya harap penghargaan bisa menjadi motivasi dan dorongan untuk OPD dan masyarakat agar membiasakan pembayaran retribusi secara non tunai. Meskipun telah mencapai 100% artinya sudah menerapkan secara penuh baik disisi belanja dan pendapatan, tapi masih ada yang perlu dioptimalkan,” ungkap Wakil Walikota Tjutjuk.
Lebih jauh, langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Tjutjuk menyatakan keyakinannya bahwa dengan melakukan transaksi secara online, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih terjaga dalam hal kualitas, akuntabilitas, dan kemampuan untuk berjalan secara real time dan real count. Dengan demikian, penerapan teknologi ini bukan hanya sekadar perkembangan teknologi semata, tetapi juga merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.
“Sinergi antara Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Bank Indonesia, dan Bank Jatim dalam mendorong pemanfaatan transaksi elektronik. Ini merupakan komitmen bersama untuk menerapkan transaksi non tunai dalam segala aspek, mulai dari kebijakan hingga implementasi, telah membawa dampak positif dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat," tambahnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, memberikan apresiasi kepada Kota Blitar dan Kabupaten Ngawi atas pencapaian luar biasanya dalam mencapai 100% Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD).
"Kota Blitar dan Kabupaten Ngawi menjadi percontohan bagi daerah lain, memberikan inspirasi untuk lebih memperluas jangkauan digitalisasi di daerah lainnya," ujarnya.
Baca Juga : Kesetaraan Gender Membaik, Poin IKG Jatim 2023 Capai 0,423
Widodo Saptono Yohanes, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, menjelaskan bahwa berbagai kebijakan dan program yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Blitar telah memberikan dukungan yang signifikan dalam mencapai Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) 100%. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pemanfaatan Quick Response Code (QR Code) pada Surat Tanda Terima Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang telah mempermudah proses pembayaran pajak bagi masyarakat.
Tidak hanya itu, adopsi Rekening Kas Umum Daerah juga menjadi bagian penting dalam memfasilitasi transaksi keuangan secara elektronik di birokrasi Pemkot Blitar. Selain itu, dengan hadirnya aplikasi PADA MOVE ON, masyarakat Kota Blitar kini memiliki beragam pilihan pembayaran yang lebih fleksibel, mulai dari Bank Jatim, Bank BRI, Kantor Pos, Ovo, hingga berbagai metode pembayaran digital lainnya.
Widodo juga menyoroti bahwa dalam konteks kegiatan belanja daerah, Pemerintah Kota Blitar telah lama menerapkan transaksi non tunai. Hal ini terutama terlihat dalam pembayaran gaji pegawai, yang kini dilakukan secara elektronik. Langkah-langkah ini tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, berbagai inisiatif ini bukan hanya bertujuan untuk memenuhi target pencapaian indeks, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi pengelolaan keuangan di Kota Blitar.
"Sebagian besar transaksi baik pendapatan APBD yang masuk dan pajak-pajaknya seperti PBB serta lainnya seperti pembelajaan banyak yang telah menerapkan transaksi digital.Transaksi digital telah meresap dalam berbagai aspek kegiatan pemerintahan, baik dalam pendapatan maupun pengeluaran," jelas Widodo.
Acara Forum High Level Meeting Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Gedung Negara Grahadi Surabaya tersebut turut dihadiri oleh berbagai pejabat penting seperti Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jatim di Surabaya, Bupati/Wali Kota, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan perwakilan Bank Jatim di wilayah Jawa Timur. Dengan demikian, kesuksesan Kota Blitar dalam mencapai Indeks ETPD 100% menjadi momentum penting dalam menggalakkan tren digitalisasi di tingkat daerah, menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan inklusif bagi masyarakat.
