JATIMTIMES - Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono menyambut positif bantuan 3.700 unit pompa air dari Kementerian Pertanian (Kementan). Dia menegaskan, Kementan tidak salah memberikan bantuan tersebut untuk para petani di Jatim.
Adhy menjelaskan, Jatim masih mempertahankan posisi sebagai provinsi dengan produksi padi terbesar di Indonesia. Di tahun 2020-2023, tercatat kontribusi Jawa Timur mencapai 17,9 persen terhadap produksi padi nasional, dengan pencapaian produksi padi tahun 2023 sebesar 9,7 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 5,6 juta ton beras.
Baca Juga : Jelang Porprov IX Jatim 2025, Disporapar Kota Malang Ajukan 39 Venue
“Tahun ini karena dampak El-Nino berpengaruh signifikan terhadap sektor pertanian, menyebabkan pola tanam dan pola produksi pertanian di Jawa Timur berubah," ungkapnya di sela Apel Siaga penyerahan Alsintan di Lapangan Kodam V/Brawijaya Surabaya, Kamis (18/4/2024).
"Tetapi hari ini kita diberikan bantuan yang cukup banyak 3.700 buah pompa air. Dengan adanya pomponisasi ini, kami yakin persoalan air dapat terpenuhi” sambungnya.
Ia menjelaskan, pada Panen Raya 2024, luas tadah hujan di Provinsi Jawa Timur mencapai 368.072 hektare dan diperkirakan dapat meningkat mencapai 42.800 hektare pada April.
"Selain itu, diperkirakan produksi padi bisa mencapai 2,25 juta ton dan 1,3 juta ton beras apalagi kalau ditambah dengan bantuan 3.700 pompa, nanti kita lihat bersama-sama," tutur mantan staf ahli Menteri Sosial tersebut.
Baca Juga : Solusi Cepat Hadapi El Nino, Mentan Tekankan Pompanisasi
Ia juga menegaskan, bantuan yang diberikan oleh Kementan untuk Jatim sudah tepat sasaran dan tidak salah dalam mendukung wilayah tersebut. "Kami ingin mewujudkan kebijakan pak menteri ini, bahwa tidak salah kalau memberi dukungan kepada Jawa Timur," kata Adhy.
Karena itu, lanjutnya, melalui bantuan pompanisasi maupun upaya-upaya lain pihaknya menyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya Jawa Timur tapi menyumbang banyak lagi. Bukan lagi 17 persen, tapi mungkin lebih dari itu untuk ketahanan pangan nasional," bebernya.
