JATIMTIMES - Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur (Jatim) pada tahun 2024 ini mendapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 8,9 triliun. Angka tersebut setara dengan 26 persen dari total besaran APBD Jatim 2024.
Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengakui bahwa mengelola dana sebesar itu tidaklah mudah. Terlebih, ruang lingkup tanggung jawab Dindik Jatim meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di 38 kabupaten/kota.
Baca Juga : Pasca Lebaran, Paket Campervan Balekambang-Ngliyep Banyak Dipesan Wisatawan Luar Daerah
"Kami mengelola anggaran Rp 8,9 triliun. Dan ini luar biasa tanggung jawab kami tidak mudah, karena pengelolaan anggaran besar dengan luas wilayah yang besar tentu jadi tantangan sendiri," ungkap Aries Agung Paewai dalam keterangan resmi, Minggu (17/3/2024).
Kendati demikian, Pj Wali Kota Batu ini tetap menargetkan penyerapan anggaran tahun 2024 bisa optimal. Ia menegaskan, bahwa optimalisasi anggaran di bidang pendidikan perlu dilakukan.
Menurutnya, penyerapan anggaran dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian realisasi program pendidikan. Sayangnya, di tahun 2023, Aries mengakui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dindik Jatim masih begitu tinggi.
"Ini jadi tantangan kami. Kami berharap tahun 2024 semua program pendidikan berjalan dengan baik dan lancar dan SiLPA di tahun 2023 dengan angka yang begitu besar tidak kita temukan di tahun 2024 ini," tandasnya.
Terkait hal ini, pihaknya telah mengadakan kegiatan bertema "Bijak Pengelolaan Keuangan Pemda untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Prestasi Siswa", dengan menghadirkan narasumber terkemuka dari Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), A Fatoni.
Aries berharap dengan hadirnya Dirjen Keuangan Kemdagri dalam memberikan paparannya di lingkungan Dindik Jatim dapat membawa angin segar. Mengingat pentingnya pendidikan terutama dalam pengelolaan keuangan di lingkungan pendidikan.
Baca Juga : Dinkes Tekankan 3M Usai Virus Chikungunya Ditemukan di Kabupaten Malang
Dalam kesempatan tersebut, Fatoni menyatakan bahwa salah satu kunci peningkatan kinerja adalah pengelolaan keuangan yang efektif, termasuk realisasi anggaran dan pengukuran kinerja.
"Untuk mencapai realisasi yang tinggi, dibutuhkan ilmu yang cukup dan komitmen motivasi yang tinggi. Hari ini, kami memberikan penjelasan tentang kapasitas agar kinerjanya lebih baik, dengan harapan serapan anggaran dan outputnya meningkat," ujar Fatoni.
Dia juga menyoroti permasalahan umum dalam pengelolaan keuangan pendidikan, termasuk rendahnya realisasi anggaran dan keterlambatan penetapan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun, solusi sudah ada, seperti lelang dini dengan menggunakan E-katalog.
"Ini yang harus dipelajari, jika semua bisa dikuasai dan dipelajari, pengelolaan anggaran akan menjadi lebih optimal," tambahnya.
