JATIMTIMES - Sebanyak 288.233 SPPT PBB 2024 telah diluncurkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang pada Senin (29/1/2024) di Balai Kota Malang. Kegiatan tersebut merupakan komponen lecil dalam upaya untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang.
Tujuannya, agar target PAD dapat terpenuhi. Termasuk untuk PBB, dimana pada tahun 2024 in penerimaannya ditarget sebesar Rp 73 Miliar. Dirinya berkeyakinan, target tersebut dapat terlampaui seperti tahun penerimaan tahun 2023 lalu yang lebih dari 100 persen.
Baca Juga : Launching SPPT, Pj Wali Kota Malang Komitmen Wujudkan Kemandirian Fiskal
"Melalui launching SPPT PBB 2024 ini kami berharap target pajak daerah dari jenis pajak PBB sebanyak 73 M dapat tercapai," ujar Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto, Senin (29/1/2024).
Sejalan dengan hal tersebut, Bapenda Kota Malang juga telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak (WP) dengan memperluas mitra pembayaran Bapenda. WP dapat membayarkan SPPT PBB 2024 melalui Bank Jatim, Indomaret, Alfamart, Gopay, OVO, Tokopedia, dan Kantor Pos.
Selain itu, para WP yang ingin mengetahui detail tagihannya juga dapat mengakses melalui https://pajak.malangkota.go.id/sppt. Handi mengatakan, berbagai kemudahan tersebut, dapat dimanfaatkan masyarakat Kota Malang agar dapat segera membayar SPPT PBB tahun 2024.
"Dengan demikian maka secara aktif warga Kota Malang juga turut serta mensukseskan pembangunan di wilayah Kota Malang," imbuh Handi.
Sebagai Informasi, pada acara launching SPPT PBB 2024 juga akan dilaksanakan santunan anak yatim piatu, penyerahan DHKP pada 5 Camat di wilayah Kota Malang, Penyerahan hadiah utama Gebyar Sadar Pajak (GSP) tahap 2 tahun 2023 dan Gebyar Panutan Pembayaran PBB tahun 2024 oleh Pj Walikota Malang, Ketua DPRD Kota Malang dan Sekretaris Daerah Kota Malang.
Baca Juga : Pastikan Logistik Pemilu Aman, Polresta Malang Kota Kawal Pendistribusian 9.808 Bilik Suara
Handi mengatakan bahwa pihaknya berharap ara tahun 2024 ini, capaian atau penerimaan pajak terus menunjukan tren positif. Hal itu pun sebenarnya juga telah ditunjukan pada capaian PBB di tahun 2023 lalu. Dimana tercatat ada sebanyak 38 kelurahan dari 57 kelurahan yang lunas kewajiban PBB nya.
"Hanya 38 kelurahan yang lunas PBB tahun lalu. Masing-masing lurah punya strategi dan upaya bagaimana untuk warganya lunas. Dan itu cukup luar biasa karena tahun sebelumnya gak ada yang lunas, tahun lalu ada 38 yang lunas. Harapan kita di tahun ini 57 kelurahan bisa lunas semua," terang Handi.
