JATIMTIMES - Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden hingga menteri boleh memihak dan berkampanye. Timnas AMIN menyebut jika pernyataan itu bentuk kepanikan.
Timnas AMIN lalu mengaku berpihak pada rakyat demi menyelamatkan demokrasi dari kecurangan.
Baca Juga : Projo hingga Gerindra Setuju Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
"Panik! itu tanda kepanikan. Kami pasangan AMIN berpihak dan berkolaborasi dengan rakyat saja, ayo kita bersama- sama pukul kentongan untuk membangun kesadaran menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan pemilu dari kecurangan," kata Asisten Coach Timnas AMIN, Jazilul Fawaid, kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Jazilul menilai saat ini semakin terlihat keberpihakan demi melanggengkan kekuasaan. Oleh sebab itu, Jazilul mengatakan AMIN akan membawa semangat kembalinya reformasi dan anti KKN.
"Hemat saya, kita gerakkan perubahan Indonesia adil makmur untuk semua. Sebab makin tampak kekuasaan yang berpihak untuk melanggengkan kekuasaannya," ujarnya.
"Kita hidupkan kembali semangat reformasi, semangat anti KKN yang melahirkan kesenjangan dan ketidakadilan. Jangan lupakan sejarah," lanjutnya.
Lebih lanjut ia memahami memang tidak ada larangan bagi presiden dan menteri untuk berpihak. Akan tetapi, ia menilai, sebagai pemangku jabatan di pemerintahan harus tetap mematuhi sumpah jabatan dan bertindak seadil-adilnya.
"Tidak ada larangan. Silahkan berpihak, namun jaga etika dan patuhi sumpah jabatan untuk bertindak seadil-adilnya," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.
Baca Juga : Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye-Memihak, Nusyirwan PDIP: Harusnya Netral
"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).
Meski begitu, Jokowi mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.
