JATIMTIMES - Pemerintah Inggris ingin meningkatkan industri tenaga nuklir dengan ekspansi terbesar dalam 70 tahun. Mereka berencana membangun pabrik nuklir baru yang besar untuk menggandakan pasokan energi hingga 2050 dengan harapan menurunkan tagihan energi dan meningkatkan keamanan pasokan.
Rencana ini juga melibatkan program bahan bakar nuklir senilai £300 juta (Rp 6 triliun) untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.
Baca Juga : Meski Jumlah Belum Memadai, Jepang Tetap Latih Pasukan Wanita Menuju Kesiapan Perang
Meski begitu, Asosiasi Energi Terbarukan dan Teknologi Bersih (REA) menyatakan perlunya percepatan semua energi bersih. Saat ini, tenaga nuklir menyumbang sekitar 15% listrik di Inggris. Namun banyak reaktor tua yang akan dinonaktifkan dalam dekade mendatang.
Jack Abbott, ahli energi bersih dan kandidat Partai Buruh, mengkritik lambannya pemerintah Inggris dalam mengatasi isu nuklir selama 14 tahun terakhir. Sementara itu, REA meragukan langkah pemerintah dalam mencari pabrik nuklir swasta. Namun, REA mengapresiasi alokasi dana £300 juta untuk produksi bahan bakar reaktor di dalam negeri.
Direktur Kebijakan Frank Gordon menekankan perlunya percepatan semua sumber energi bersih, terutama energi terbarukan, serta dukungan untuk teknologi bersih dan penyimpanan energi dalam skala dan durasi yang beragam.
Pemerintah Inggris menyatakan rencananya juga akan menciptakan ribuan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar negeri, sekaligus mengurangi pengaruh global dari Presiden Rusia Vladimir Putin dalam memenuhi seperempat kebutuhan listrik Inggris.
Baca Juga : Belum Pulih Pasca Gempa Dahsyat, Jepang Kembali Dilanda Gempa M 6,0
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menyebut tenaga nuklir sebagai "antidot yang sempurna" untuk tantangan energi di Inggris.
Di sisi lain, dua konsultasi yang diumumkan akan fokus pada menentukan lokasi pembangunan pembangkit listrik nuklir di masa depan dan mendorong investasi swasta. Pemerintah Inggris menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menjaga kriteria kuat, seperti kepadatan penduduk di sekitar lokasi pembangunan.
