JATIMTIMES - Dewan Keamanan PBB, pada Rabu (10/1) waktu setempat, meloloskan resolusi yang isinya menuntut Houthi untuk segera mengakhiri serangan terhadap kapal-kapal di perairan Laut Merah, dan secara implisit mendukung koalisi internasional pimpinan AS untuk melindungi kapal-kapal dari serangan Houthi.
"Menuntut agar Houthi segera menghentikan semua serangan yang menghambat perdagangan global dan melemahkan hak dan kebebasan navigasi serta perdamaian dan keamanan regional".
Baca Juga : Nasib Kelompok Ashabul A'raf di AkhiratÂ
Menurut teks yang dilihat AFP, resolusi terbaru itu "mengecam dengan tegas setidaknya dua lusin serangan Houthi terhadap kapal-kapal niaga dan komersial sejak 19 November 2023, ketika Houthi menyerang dan menyita Galaxy Leader dan awaknya".
Houthi pun mengecam dengan keras tuntutan itu. Kelompok pemberontak yang menguasai ibu kota Yaman ini menyebut resolusi itu sebagai "permainan politik".
Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (11/1/2024), Houthi juga menuduh Amerika Serikat (AS) sebagai pihak yang telah melanggar hukum internasional.
Dalam tanggapannya, ketua komite revolusioner tertinggi Houthi, Mohammed Ali al-Houthi, menegaskan bahwa apa yang dilakukan sayap bersenjata kelompoknya dijalankan dalam kerangka pertahanan yang sah. Ditegaskan juga oleh Al-Houthi bahwa setiap tindakan yang dilakukan Houthi selalu memicu reaksi.
"Kami menyerukan Dewan Keamanan untuk segera membebaskan 2,3 juta orang dari pengepungan Israel-Amerika di Gaza," cetusnya.
Baca Juga : Meski Jumlah Belum Memadai, Jepang Tetap Latih Pasukan Wanita Menuju Kesiapan Perang
Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran dan menguasai sebagian besar wilayah Yaman dalam perang sipil di negara itu, telah bersumpah untuk menyerang kapal-kapal terkait Israel atau yang menuju pelabuhan Israel untuk menunjukkan dukungan bagi Hamas yang berperang melawan Tel Aviv di Jalur Gaza.
Namun demikian, banyak kapal yang menjadi sasaran serangan Houthi ternyata tidak ada kaitannya dengan Israel.
Rentetan serangan Houthi itu memaksa perusahaan pelayaran untuk menghindari rute perairan Laut Merah dan memilih beralih ke rute di sekitar Tanjung Harapan di Afrika Selatan, yang semakin menambah waktu dan biaya perjalanan secara signifikan.
