JATIMTIMES - Sebuah pasar induk atau pasar terpadu diwacanakan akan dibangun di Kota Malang. Hal tersebut menyusul keluhan soal kemacetan yang terjadi di beberapa titik. Salah satunya di ruas jalan yang berada di sekitar pasar tradisional.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut, setidaknya dibutuhkan lahan seluas 10 hektare. Hal itu mengingat tujuan didirikannya pasar terpadu tersebut.
Baca Juga : Heboh, Dugaan Money Politics Andre Rosiade Saat Kampanyekan Prabowo di Sumbar
"Jadi butuhnya kita itu seperti pasar induk. Untuk bisa menampung PKL, kendaraan besar setidaknya butuh (lahan) kurang lebih 10 hektare," ujar Eko belum lama ini.
Keberadaan pasar terpadu tersebut diproyeksikan untuk merampungkan sejumlah persoalan di Kota Malang. Seperti mengurai kemacetan, pemeratan pusat ekonomi hingga menyediakan lokasi yang terpusat bagi PKL.
"Kalau misalnya memang lancar hingga dibangun, paling sesuai di Kedungkandang. Itu bisa membangkitkan perekonomian di sana," jelas Eko.
Sementara bagi PKL, pasar terpadu tersebut nantinya diharapkan bisa menjadi pusat bagi PKL. Sehingga, PKL yang selama ini berjualan di ruas jalan sekitar pasar tradisional, bisa terpusat di pasar terpadu tersebut.
"Misalnya di Pasar Kebalen, sepanjang Jalan Zaenal Zakse itu kan PKL semua. Di situ juga banyak dikeluhkan karena macet. Terutama saat pagi, ibu-ibu ngantar sekolah, atau yang akan berangkat kerja," terang Eko.
Selain itu, pasar terpadu itu juga akan difungsikan sebagai terminal barang. Di mana kendaraan dengan muatan tonase besar, bisa dropping atau loading di pasar terpadu. Tujuannya, agar lalu-lintas di Kota Malang tidak terganggu kendaraan berukuran besar.
"Biasanya ini truk (tonase besar) kan ada yang loading langsung di pasar, ini kan mengganggu lalu-lintas. Misalnya saja di Pasar Gadang. Ini nanti dipusatkan di pasar terpadu," jelasnya.
Baca Juga : Cak Imin Kritik Rencana Prabowo Impor 1,5 Juta Sapi, TKN Beri Penjelasan
Dirinya tidak dapat memastikan kapan rencana itu akan direalisasikan. Hanya saja, jika proses kajian bisa dilakukan segera, dirinya memperkirakan bahwa paling cepat baru dapat dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang.
"Ya, intinya tujuan pemerintah ini membangun untuk rakyat, membangun itu adalah untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, kan tujuannya baik. Pasti pro kontra biasa, ada yang setuju dan tidak setuju. Hal yang biasa. Nanti kan kita sosialisasikan dulu bagusnya seperti apa," tutur Eko.
Maka dari itu, dirinya menilai kawasan yang berpotensi untuk rencana itu adalah di Arjowinangun. Menurutnya ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya. Seperti akses yang dekat dengan exit tol.
"Kan sudah ada exit toll, disana juga ada terminal Hamid Rusdi, mungkin dengan itu terminal bisa meningkat kunjungannya," pungkas Eko.
