JATIMTIMES - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Kabupaten Malang mewacanakan pembuatan Kelompok Laki-laki Peduli dan Sayang Perempuan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hal itu dikarenakan kasus kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi.
Wacana pembentuk kelompok tersebut disampaikan oleh Kepala DP3A Kabupaten Malang drg. Arbani Mukti Wibowo merupakan hasil dari studi tiru yang dilakukan Pemkab Malang ke Pemerintah Kota Semarang beberapa waktu lalu.
Baca Juga : Kejurkab IPSI Banyuwangi 2023 Selesai, Ini Daftar Juara Umum dan Pesilat Terbaik
Arbani menuturkan, bahwa wacana pembentukan Kelompok Laki-laki Peduli dan Sayang Perempuan itu bertujuan untuk mencegah terjadi kekerasan terhadap perempuan yang saat ini masih kerap terjadi di wilayah Kabupaten Malang. "Hingga saat ini kurang lebih korban kekerasan terhadap anak ada 122 anak dan korban perempuan kekerasan seksual ada 48 perempuan," ungkap Arbani.
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ini menyampaikan, dengan adanya Kelompok Laki-laki Peduli dan Sayang Perempuan ini membuat antar satu sama lain dapat saling berhubungan.
"Jadi laki-laki A berhubungan dengan perempuan B, ketika laki-laki A melakukan kekerasan kepada perempuan B, karena punya kenalan di Kelompok Laki-laki tadi jadi malu dan nggak berani. Jadi tujuannya untuk itu," ujar Arbani.
Selain itu, adanya Kelompok Laki-laki Peduli dan Sayang Perempuan ini, juga ditargetkan dapat berdampak pada pembuatan perencanaan anggaran yang responsif gender.
"Harapannya kan perencanaan anggaran berbasis gender itu, targetnya adalah antara 60 sampai 70 persen itu perempuan. Sekarang kita masih 39 persen," tutur Arbani.
Mantan Direktur Utama RSUD Lawang ini mengungkapkan, terdapat dua permasalahan yang menghambat laju perencanaan anggaran responsif gender di Kabupaten Malang.
"Satu, OPD belum mampu dan perda baru terbit serta belum dibentuk vocal point di setiap OPD. Vocal point ini adalah orang yang berada di perencanaan yang kita lakukan pelatihan perencanaan anggaran berbasis gender," jelas Arbani.
Baca Juga : Pemkab Malang Komitmen untuk Wujudkan Kabupaten Malang yang Inklusif
Kemudian yang kedua, berangkat dari kondisi tersebut, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Malang yang masih mengalokasikan anggarannya dengan sasaran gender laki-laki.
Menurutnya, jika dalam pengalokasikan anggaran di masing-masing OPD Pemkab Malang seimbang antara sasaran laki-laki dan perempuan, maka kondisu tersebut sudah bagus. Tetapi Arbani berharap, sasarannya lebih banyak untuk perempuan.
"Karena perempuan adalah tiang keluarga dan tiang negara. Kuncinya keluarga itu maju, sejahtera, kalau pemerintahan itu maju dan sejahtera itu berkat perempuan, bukan laki-laki," tegas Arbani.
Maka dari itu, dalam waktu dekat pihaknya akan berkomunikasi dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang untuk memaparkan wacana pembentukan Kelompok Laki-laki Peduli dan Sayang Perempuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan serta melakukan pembuatan perencanaan anggaran yang responsif gender.
"Nanti Kelompok Laki-laki Peduli dan Sayang Perempuan itu apakah kepala OPD yang laki-laki saja, atau kepala OPD laki-laki dan anggota DPRD. Ini masih wacana dan kita harapkan itu bisa terwujud, serta bisa berdampak pada anggran responsif gender," pungkas Arbani.
