JATIMTIMES - Satu kamera elektronik traffic law enforcement (ETLE) telah terpasang di simpang 3 Jalan A Yani, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Namun rencananya, kamera tilang elektronik itu akan dioperasikan pada awal tahun 2024 mendatang.
Kasatlantas Polresta Malang Kota, Kompol Akhmad Fani Rakhim membenarkan bahwa saat ini Kota Malang telah memiliki satu kamera ETLE. Namun, kamera ETLE itu saat ini belum dilengkapi jaringan instalasi sehingga belum terhubung dengan pihak terkait seperti kepolisian.
Baca Juga : Jadi Tuan Rumah, Persewangi Banyuwangi Yakin Lolos Babak Berikutnya
“ETLE saat ini masih proses instalasi. Jadi belum dioperasionalkan. Sekarang masih satu titik,” kata Fani.
Sebagai informasi proses pemasangan kamera ETLE itu memang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Tetapi nantinya secara kewenangan operasional masuk di bawah naungan Satlantas Polresta Malang Kota.
Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Malang Widjaja Saleh Putra menerangkan bahwa sistem tilang elektronik tersebut telah direncanakan sejak tahun 2020 lalu. Tetapi, baru dapat direalisasikan pada tahun 2023 melalui APBD Kota Malang.
Widjaja mengaku pemasangan satu titik perangkat ETLE beserta jaringannya itu membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar.
Nantinya, kamera tilang elektronik itu bisa terkoneksi langsung dengan sejumlah instansi terkait. Seperti sistem monitoring milik Dishub Kota Malang, Satlantas Polresta Malang Kota, hingga Polda Jatim.
“Jadi sekarang belum difungsikan sebagai tilang elektronik. Karena masih dikoneksikan sama Polresta dan Polda Jatim,” jelas Widjaja.
Baca Juga : Pemkab Malang-Bawaslu Sepakati Dana Hibah Rp 32,6 Miliar untuk Pilkada 2024
Proses konektivitas kamera ETLE itu pun diperkirakan rampung pada awal 2024. Artinya, operasional tilang elektronik juga akan dilakukan pada tahun 2024.
Sejauh ini, Widjaja menjelaskan bahwa kamera ETLE itu sudah terhubung ke sistem monitoring Dishub Kota Malang. Di sana pihaknya sudah dapat memantau pergerakan hingga jumlah kendaraan yang melintas.
“Kalau di luar penegakan hukum, kami pakai untuk menghitung kendaraan yang lewat berapa. Itu sudah kami manfaatkan sekarang,” tandasnya.
