JATIMTIMES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Debat Cawapres 2024 sebagai rangkaian Pemilu 2024. Debat Cawapres 2024 berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Salah satu pertanyaan yang terpilih untuk dibacakan oleh panelis adalah tentang digitalisasi.
Baca Juga : Kagetnya Mahfud saat Dengar Janji Cak Imin Bangun 40 Kota Selevel Jakarta: Apa Itu Bisa?
Dalam momen pemaparan tentang program mengenai digitalisasi, cawapres nomor 3 Mahfud MD menyebut saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengatasi berbagai masalah di ranah maya.
Mahfud mengatakan saat ini perihal digital jadi hal yang tidak bisa ditolak. Oleh karenanya, Indonesia perlu hati-hati karena telah terjadi disrupsi luar biasa, utamanya dalam ekonomi digital.
Mahfud bahkan menyebut, saat terpilih jadi wakil presiden nanti, dirinya mau tetap menangani kasus pinjaman online ilegal yang banyak memakan korban dari kalangan masyarakat.
Mahfud mengatakan, dalam porsinya sebagai menkopolhukam, dirinya bahkan memimpin rapat koordinasi untuk memastikan penanganan pinjol ilegal.
Mahfud menyayangkan pinjaman online kini masuk ke ranah hukum perdata sehingga tak bisa diproses secara pidana oleh kepolisian.
"Ketika sampai ke Polri, nggak bisa (diproses), itu hukum perdata. OJK juga bilang itu bukan kewenangan mereka karena tidak terdaftar," ujar Mahfud.
Oleh karena itu, ia tegaskan dalam rapat bersama bahwa pinjaman online merupakan tindak pidana. Ia juga sesumbar setelah rapat tersebut, sebanyak 144 orang yang terlibat pinjol ilegal ditangkap.
Pernyataan Mahfud itu kemudian ditanggapi oleh Cak Imin. Bicara tentang dunia ekonomi digital, Cak Imin merasa antara perkembangan teknologi digital dan UMKM terjadi gap.
Menurut dia, selain pinjaman online dan judi online, gap antara UMKM dan teknologi digital juga perlu ditindaklanjuti. Salah satunya dengan literasi digital. Perlu peran pemerintah untuk menangani literasi digital.
Baca Juga : Debat Cawapres, Gibran Sentil Cak Imin Tidak Konsisten soal IKN
"Yang lebih penting kemampuan masuk dunia digital butuh bantuan pemerintah menangani literasi digital, membantu push pemasaran keberlangsungan UMKM," kata Cak Imin.
Ia juga menyebut, kecepatan internet Indonesia masih rendah sehingga perlu ditingkatkan untuk bisa mendukung UMKM go digital.
Sementara, ketika membahas ekonomi digital, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyoroti pentingnya penanganan atas pencurian data dan keamanan siber.
"Selain pinjaman online, kita juga perlu berhati-hati tentang pencurian data dan cyber security," kata Gibran.
Ia juga menyebut, saat menjadi wali kota Surakarta, di sana ada Solo Techno Park dengan adanya pembelajaran cyber security.
Ketika terpilih menjadi wakil presiden nanti, Gibran menyebut keamanan siber perlu ditegakkan. Salah satunya dengan mewajibkan platform e-commerce mematuhi berbagai aturan untuk keamanan data hingga melindungi UMKM dan produk dalam negeri.
Ia juga sepakat kalau literasi digital perlu dilakukan untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia. "Kami ingin sekali, literasi digital disiapkan dengan penguatan SDM, manusia digitalnya. Kita ingin anak muda bisa hilirisasi digital," katanya.
