JATIMTIMES - Kapten Timnas AMIN, M Syaugi Alaydrus, bicara soal kemungkinan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Syaugi mengatakan belum ada rencana AMIN akan ke IKN.
"Sampai sekarang belum (ada rencana AMIN sambangi IKN)," kata Syaugi kepada wartawan di rumah pemenangan AMIN, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).
Baca Juga : Susul Gerindra, PDIP Juga Usulkan Format Debat Capres Kedua: Pakai Podium
Syaugi menjelaskan, terkait pandangan Anies mengenai IKN sudah sering kali diungkapkan didepan publik.
Namun, mantan Kabasarnas itu belum menegaskan mengenai rencana lawatan AMIN ke IKN. Dia menuturkan masih akan menimbang mengenai keperluan lawatan tersebut.
Seperti yang sudaj diketahui, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo telah menyambangi IKN, Kalimantan Timur, pada Kamis (7/12). Ganjar mengunjungi Titik Nol IKN Nusantara hingga proyek pembangunan Istana Negara di IKN.
Sementara cawapres urut 2 Gibran Rakabuming Raka akan mengunjungi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Kunjungan Gibran itu akan berlangsung dua hari, dan akan mengunjungi sejumlah lokasi salah satunya IKN.
Sedangkan Anies hingga detik ini belum pernah mengunjungi IKN. Bahkan, ia kerap mengkritik IKN didepan publik.
Anies bahkan sempat melontarkan kritikannya terhadap IKN saat debat perdana capres, Selasa (12/12/2023) lalu.
Berikut kritikan Anies terhadap IKN yang disampaikan di debat capres:
(1) Di Mana Rasa Keadilan?
Anies membandingkan keputusan pemerintah yang membangun IKN Nusantara termasuk Istana Presiden yang baru, ketika ketersediaan pupuk masih kurang.
"Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah Istana Presiden, di mana rasa keadilan kita?" tutur Anies.
(2) Undang-undang IKN Tidak Lewati Dialog Publik Lengkap
Anies juga menilai undang-undang terkait pemindahan ibu kota negara tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Dialog publik justru dilakukan setelah undang-undang tersebut disahkan.
"Dan ketika dialognya sudah jadi undang-undang siapa pun yang kritisi dianggap oposisi. Siapa pun yang pro dianggap pro pemerintah. Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum bukan negara kekuasaan," tambahnya.
Baca Juga : Timnas AMIN Tak Masalah dengan Usulan Gerindra soal Usul Format Debat Town Hall
Dia menegaskan jika negara hukum seharusnya memberikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum ditetapkan.
"Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan di mana penguasa menentukan hukum dan kemudian kita berdebat pro-kon, kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat," tegasnya.
(3) Masalah di Jakarta Jangan Ditinggalkan
Menurut Anies alih-alih pindah ibu kota, seharusnya masalah-masalah di Jakarta diselesaikan bukan ditinggalkan. Namun, masalah harus diselesaikan terlebih dahulu.
"Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor satu. Ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak membuat otomatis selesai. Justru ini harus dibereskan," sebut Anies dalam Debat Pertama Capres 2024, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).
(4) IKN Hanya untuk Aparat, Bukan Rakyat
Anies berpandangan, pembangunan IKN hanya akan dirasakan secara terbatas oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia juga menolak pandangan tentang IKN sebagai pusat perekonomian.
"Sementara yang kita lakukan hanya membangun tempat untuk Aparatur Sipil Negara yang bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian," kata Anies.
Menurutnya, Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah yang lebih mendesak untuk diselesaikan. Misalnya untuk di Pulau Kalimantan sendiri, menurutnya dibandingkan untuk membangun IKN, dana jumbo itu lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk menggenjot akses dan transportasi antar-wilayah di sana.
"Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen tadi di depan mata kita. Di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk bangun sekolah yang rusak sangat banyak, bangun Kereta Api (KA) atau jalan tol antar-kota di Kalimantan. Itu urgent, yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat," ujarnya.
