JATIMTIMES - Penulis naskah teater, Agus Noor dan seniman Butet Kartaredjasa diduga mendapatkan intimidasi dari polisi saat menggelar pertunjukan bermuatan satir politik, di Taman Ismail Marzuki, 1 Desember lalu.
Agus Noor pun mengungkapkan keresahannya melalui akun Instagram pribadinya @agusnoor_. Penulis yang kerap menyuarakan kritik tersebut mengaku penasaran dan cemas saat menyiapkan pementasan.
Baca Juga : Sekda Izul Marom Buka Job Fair Kabupaten Blitar, Harapan Baru Bagi Ribuan Pencari Kerja
"Bagaimana perasaanmu, bila ketika kamu menyiapkan satu pertunjukan, dan untuk proses perizinan, kamu mesti menandatangani blanko surat pernyataan bahwa kamu 'BERKOMITMEN' untuk tidak mengusung masalah politik?" ungkapnya, dikutip Kamis (7/12/2023).
Agus Noor pun kembali mempertanyakan soal surat pernyataan untuk berkomitmen tidak membicarakan soal politik.
"Sebagai analogi, kamu hendak mengadakan diskusi, dan karena itu harus mengurus perizinan. Satu syarat perizinan itu ialah menandatangani surat pernyataan untuk “BERKOMITMEN” tidak membicarakan soal politik. Apa perasaanmu?" tanyanya lagi.
Penulis "Lelucon Para Koruptor" itu masih penasaran mengapa sebelum pertunjukan harus menandatangani surat pernyataan komitmen tidak membicarakan soal politik.
"Kenapa mesti mendantangai surat pernyataan untuk 'BERKOMITMEN' seperti itu? Apakah karena ini tahun politik? Apakah karena sedang ada Pemilu/Pilpres?" tanyanya lagi penasaran.
Menurut Agus Noor, pentas Indonesia Kita telah digelar sejak 2011. Sepanjang pentas itu itu diadakan terdapat 40 lakon yang semuanya selalu mengangkat isu sosial politik. Artinya, sejak tahun 2011 itu pentas Indonesia telah melewati beberapa Pemilu atau Pilpres.
"Dan sejak saat itu, kami tak pernah harus menandatangani surat penyataan untuk 'BERKOMITMEN' tidak mengusung masalah politik. Kenapa, baru pada saat Pemilu/Pilpres kali ini, kami harus menandatangi surat pernyataan 'BERKOMITMEN' tidak mengusung masalah politik di penyelenggaraan kegiatan (pementasan), sebagai syarat formal perizinan?" ungkapnya.
Dia pun mempertanyakan mengapa saat Pemilu atau Pilpres 2014 dan 2019, kala itu pementasan juga digelar, tidak terlebih dulu menandatangani pernyataan.
"Kenapa pada Pemilu/Pilpres sebelumnya (2014 dan 2019) ketika kami juga mengadakan pementasan, kami tidak diharuskan menandatangi blanko surat pernyataan bahwa kami “BERKOMITMEN” tidak mengusung masalah politik?" tanya Agus Noor.
Menurut dia, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sebelumnya membuat suasana persiapan pementasan "Musuh Bebuyutan” menjadi terasa mendapat pengawasan. Belum lagi perasaan pemain yang bercampur aduk, membuat takut dan was-was.
"Bagaimana kalau di pementasan nanti kami dianggap melanggar komitmen, karena dianggap 'mengusung masalah politik’? Terasa ada ketakutan dari para pemain, membuat hati-hati karena seakan ada batas-batas. Suasana seperti itulah yang terasa intimidatif," ujarnya.
Agus Noor pun menilai jika permintaan komitmen tidak membahas politik itu tidak pernah terjadi pada pementasan sebelumnya.
"Kenapa di Pemilu/Pilpres yang lalu, kami tidak diminta menandatangani surat surat pernyataan serupa? Apa bedanya Pemilu/Pilpres kali ini dengan yang dulu? Suasana batin kami penuh pertanyaan penasaran dan kecemasan, saat menyiapkan pementasan. Suasana yang tak pernah kami alami sebelumnya. Kecuali dulu di zaman Orde Baru," tandas Agus Noor.
"Semoga sampai di titik ini, kalian bisa memahami," pungkas tulisan Agus Noor, pada Kamis (7/12/2023) pukul 12.02 WIB.
Baca Juga : Program Terbaru, Rumah Sedekah NU Berikan Sepeda Kepada Anak Yatim dan Dhuafa
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, gelaran pertunjukan seni yang melibatkan Butet, Cak Lontong, dan Inayah Wahid telah berlangsung di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada 1 dan 2 Desember 2023. Sore hari sebelum acara berlangsung, sejumlah petugas polisi tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan agar tidak menampilkan pertunjukan dengan unsur politik.
Butet menandatangani surat tersebut melalui staf karena dia sedang berada di Yogyakarta. Selain berisi pernyataan tidak menyinggung materi berbau politik, surat tersebut juga mencantumkan komitmen penanggung jawab teater tidak melakukan dan menyebarkan bahan kampanye pemilihan umum (pemilu).
Tak hanya itu, dalam surat itu, penanggung jawab juga diminta untuk tidak memakai atribut partai politik (parpol), pasangan calon presiden (capres), dan calon wakil presiden (cawapres), serta kegiatan politik lainnya.
Setelah menandatangani surat, panitia tetap menyelenggarakan pertunjukan teater selama 150 menit. Dalam balutan setelan batik dan celana berwarna coklat, Butet membuka sekaligus menyapa penonton teater.
Dalam momen itu, Butet memberikan salam kepada semua kontestan Pemilu 2024. Dia juga menyinggung pernyataan tertulis yang dibuat sebelum pementasan digelar dan ditujukan kepada polisi untuk tidak membahas materi politik dalam pertunjukan itu.
“Selamat datang Orde Baru,” sindirnya.
Sebagai informasi, teater yang digelar Indonesia Kita memang rutin menggelar pertunjukan. Pentas ke-41 kali ini mengusung tema konflik politik yang terjadi di antara dua kubu yang sebelumnya bersahabat.
Pertunjukan tersebut menampilkan suasana kehidupan di sebuah perkampungan yang awalnya tenang, tetapi menjadi penuh ketegangan akibat perbedaan pilihan politik. Selanjutnya muncul banyak kejadian, seperti isu hantu dan beberapa warga yang menghilang lantaran diculik.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan kepolisian selalu melakukan pengamanan dalam setiap acara pentas budaya di Taman Ismail Marzuki (TIM), termasuk acara yang melibatkan capres-cawapres di TIM.
“Kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah Jakpus, baik itu berupa seni budaya dan sebagainya, tentunya kami harus menjamin bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan aman,” kata Susatyo.
Pihaknya juga menegaskan polisi tidak pernah campur tangan terhadap aktor maupun materi acara yang akan dipentaskan. Personel yang dikerahkan diklaim hanya untuk pengamanan, berkoordinasi dengan penyelenggara acara terkait izin. Termasuk dengan satpam terkait pengamanan, dan pengaturan lalu lintas jika diperlukan.
