JATIMTIMES - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang telah membantu mensinergikan usulan-usulan organisasi kelompok kepemudaan (OKP) dengan perangkat daerah pengampu usulan.
Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu menyampaikan, bahwa untuk pelaksanan RKPD Kota Malang tahun 2024 para perwakilan OKP telah mengusulkan poin-poin usulan total sebanyak 263 usulan.
Baca Juga : Penelusuran Satpol PP Kabupaten Malang, Rokok Ilegal Marak Beredar di Pelosok
"Tahun 2024 total 263 usulan, yang diakomodir 197 usulan, itu sekitar 75 persen terakomodir," ungkap Sanusi.
Menurutnya, usulan-usulan yang tidak terakomodir tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan kamus usulan dan ketersediaan keuangan daerah yang masih kurang.
"Makanya kenapa kita melakukan sosialisasi, agar teman-teman dari okp ini tahu yang sesuai dengan kamus usulan dan juga perangkat daerah bisa mengarahkan sesuai dengan kebutuhan," jelas Dwi.
Pihaknya juga memberikan rincian total usulan yang terakomodir di masing-masing perangkat daerah pengampu usulan.
Di antaranya Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) sebanyak lima usulan dengan total peserta 106 orang.
Kemudian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang terdapat dua usulan yang diakomodir dengan 620 koefisien akomodir. Lalu di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang terdapat delapan usulan yang diakomodasi dengan total 52 peserta.
Selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diapangtan) Kota Malang telah mengakomodir lima usulan dengan 11 peserta yang terbagi secara personal dan kelompok. Lalu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang telah mengakomodir enam usulan dengan koefisien akomodir 181 peserta, baik secara pribadi maupun berbentuk paket.
Kemudian untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang telah mengakomodir sebanyak delapan usulan dengan koefisien akomodir 99 orang.
Lalu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang telah mengakomodasi lima usulan dengan 149 peserta dari masing-masing perwakilan okp.
Baca Juga : Bappeda Gelar FGD dengan Pemuda untuk Susun RKPD Kota Malang 2025
Selanjutnya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang telah mengakomodasi enam usulan dengan 72 peserta.
Kemudian untuk Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang juga telah mengakomodasi satu usulan yakni berupa warning light sebanyak satu unit. Lalu untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang telah mengakomodasi tiga usulan dengan total 617 peserta.
Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang juga telah mengakomodasi dua usulan dengan 188 peserta.
Lalu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispussipda) Kota Malang telah mengakomodasi satu usulan dengan jumlah 34 peserta. Terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang telah mengakomodasi dua usulan dengan 56 peserta.
Dwi meminta kepada masing-masing OKP yang mengusulkan usulan agar menyiapkan nama-nama perwakilan OKP untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang digelar oleh perangkat daerah pengampu usulan.
"Ini yang kita cocokkan untuk tahun 2024. Harapannya triwulan satu dan dua sudah dilaksanakan, maksimal triwulan kedua. Kita juga harus jadwal," pungkas Dwi.
