JATIMTIMES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menelusuri dugaan kebocoran data pemilih di Pemilu 2024. KPU mengungkap data pemilih juga dimiliki oleh peserta pemilu dan pihak lainnya.
KPU juga mengungkap, saat ini pihaknya dan beberapa gugus tugas tengah mendalami dugaan tersebut.
Baca Juga : Pemesanan Tiket Kereta Api Nataru dari Stasiun Blitar Melonjak, Sudah Terjual 2.598 Tiket
"Tim KPU dan gugus tugas (BSSN, Cybercrime Polri, BIN dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan tersebut (kebocoran data)," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).
Lebih lanjut Hasyim mengungkapkan, data pemilih tak hanya dimiliki oleh KPU. Namun, Bawaslu dan partai politik peserta Pemilu 2024 pun memiliki data yang sama.
"Data DPT Pemilu 2024 (dalam bentuk soft copy) tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut," jelasnya.
"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT soft copy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," sambung dia.
Hasyim lalu menjelaskan, terkait website Sidalih yang sedang maintenance. Hasyim menuturkan jika website itu maintenance sudah sejak pekan lalu, dengan tujuan traffic data lancar.
"Maintenance sudah dilakukan sejak pekan lalu, karena lalu lintas perkembangan input data pindah milih sedang berjalan, supaya traffic data lancar," paparnya.
Baca Juga : HUT Korpri ke-52, Bupati Sanusi Minta Pegawai Berpedoman Pada Prinsip Bung Hatta
Sebelumnya, viral beredar 'threat actor' bernama Jimbo membobol data pemilih dari KPU dan menjual data tersebut. Sebanyak, 204 juta data pemilihan tetap (DPT) KPU dibobol dan dijual oleh peretas.
Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (Bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp 571.559.477.
Data itu memuat terkait informasi dari dua ratusan juta data personal, di antaranya meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari Konsultat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan besar Republik Indonesia, dan Konsultat Republik Indonesia.
