JATIMTIMES - Mantan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Ikrar Nusa Bhakti PhD menyoroti etika dalam berpolitik saat ini. Sebab, di negara demokrasi sebenarnya jarang ditemukan lawan politik akhirnya menjadi koalisi.
"Ketika saat ini, situasinya menjadi suatu yang aneh jika dulu yang menjadi lawan tanding dan berbeda partai politik menjadi koalisi. Tidak ada di dunia peristiwa seperti ini, baik di Amerika Serikat maupun Australia," ujar Prof Ikrar di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (23/11/2023).
Baca Juga : Atlet Catur Lawan 18 Tokoh dan Wartawan Selama 1 Jam di Catur Silaturahmi 2023 SIWO Kota Batu
Ia pun mengusulkan agar ke depannya ada undang-undang yang mengatur ikatan politik. Sehingga akan ada sanksi jika seseorang yang memiliki jabatan kemudian membelot dari partainya.
"Makanya saya mengusulkan adanya UU pemilu agar ikatan politik seorang calon yang didukung partai dan kemudian membelot harus ada sanksi," tandasnya.
Dia menyebut sama halnya dengan permasalahan PDI Perjuangan saat ini. Ikatan politik dan janji politik partai dengan presiden ini sangat kuat, tetapi tidak bisa ada sanksi politik yang sudah tertulis.
"Tidak sedikit generasi muda di Partai Golkar, PAN, Gerindra yang lebih berdarah-darah berjuang untuk partainya. Mereka harus menerima kenyataan harus menerima anak presiden sebagai calon wakil presiden," ujarnya.
Pakar politik itu mengungkapkan pemilihan umum itu merupakan kesempatan seluruh rakyat untuk memilih calon pasangan yang dianggap terbaik memimpin negara di waktu yang telah ditentukan.
Baca Juga : Beredar Isu Budi Gunawan Diduga Miliki Kedekatan dengan PDIP hingga Beri Dukungan ke Ganjar-Mahfud
Prof Ikrar melihat kesadaran politik mahasiswa saat ini sangat tinggi. Apalagi dalam Pemilu 2024, satu suara sangat menentukan apakah politik dinasti atau demokrasi yang akan menang.
"Kalau di usia muda saja dia sudah apolitis, bagaimana mereka akan menjadi generasi selanjutnya," imbuhnya.
