JATIMTIMES - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil menanggapi pernyataan Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3 Mahfud Md yang menyebut menteri ditekan anggota DPR lalu diminta proyek. Menurutnya, tuduhan tersebut sangat tidak mendasar.
"Sangat disayangkan kalau menteri koordinator selevel Mahfud MD hari gini masih suka melempar tuduhan ke anggota DPR RI. Saya katakan tuduhan karena beliau tidak menyebutkan secara detail soal menteri ditekan DPR yang diikuti dengan minta proyek," kata Nasir kepada wartawan, Kamis (23/11/2023).
Baca Juga : Firli Jadi Tersangka Kasus Pemerasan SYL, Wakil Ketua KPK: Kami Tak Malu
Nasir kemudian mempertanyakan apakah seorang menteri bisa ditekan oleh anggota DPR. Padahal, lanjutnya, menteri juga punya hak menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsipnya.
"Kalau Mahfud Md menceritakan hal di atas, sebaiknya Mahfud menyebutkan secara terang benderang, menteri mana yang pernah ditekan dan proyek apa yang diminta oleh anggota DPR RI itu?" kata Nasir.
"Sebab, melempar tuduhan kepada anggota yang bertugas di lembaga eksekutif demi mendapatkan pujian dan guna meraih citra tentu sangat disayangkan. Saya tidak membicarakan Mahfud Md sebagai cawapres, tapi sebagai Menko Polhukam," pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud Md bercerita ada menteri yang ditekan oleh anggota DPR yang juga pengusaha demi kepentingan pribadi. Mahfud menyebut menteri tersebut dipesankan proyek oleh anggota DPR yang juga pengusaha.
Hal tersebut diungkapkan oleh Mahfud saat sesi tanya jawab Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis (23/11). Mahfud menjawab pertanyaan soal batas-batas kekuasaan dalam pemerintahan.
"Juga sekarang berdasarkan hasil penelitian, kekuasaan sekarang itu banyak sekali yang eksesif, karena adanya conflict of interest," kata Mahfud.
Baca Juga : Beredar Isu Budi Gunawan Diduga Miliki Kedekatan dengan PDIP hingga Beri Dukungan ke Ganjar-Mahfud
Pada kesempatan itu, Mahfud menjelaskan indeks korupsi di Indonesia di tahun 2021 itu 38, namun 2022 anjlok menjadi 34. Mahfud memberi alasannya, salah satunya konflik kepentingan anggota Dewan sekaligus pengusaha.
"Apa penjelasannya? Karena tadi, batas-batas kekuasaan itu bercampur baur. Misalnya di lembaga legislatif, di lembaga legislatif itu ada orang yang menjadi anggota DPR sekaligus punya perusahaan. Yang kemudian kalau ada nego-nego dengan pemerintah bagi pengembangan perusahaannya, digarap di legislatif, dalam forum rapat kerja dan sebagainya," ujar Mahfud yang juga menjabat Menko Polhukam.
Lebih lanjut ia menceritakan menteri ditekan oleh anggota DPR yang bicara keras. Namun, setelah rapat, kata Mahfud, anggota DPR itu memesan proyek kepada menteri dan menurutnya itu merupakan konflik kepentingan.
"Kadang kala menteri itu ditekan, sesudah ditekan gitu, bicara keras. Nanti sesudah keluar dari sidang, lalu pesan proyek, itu DPR, banyak itu, conflict of interest," ucapnya.
