JATIMTIMES - Para pejabat Amerika Serikat (AS) semakin frustrasi dengan militer dan kepemimpinan Israel atas serangan-serangan yang menargetkan warga sipil di Jalur Gaza. Kekhawatiran Washington atas banyaknya korban sipil di Jalur Gaza terlihat jelas dalam percakapan telepon dan pertemuan dengan Tel Aviv dalam 40 hari terakhir.
Seperti diberitakan Al Arabiya, Selasa (21/11/2023), Israel melancarkan serangan tanpa henti, baik lewat udara, darat dan laut, terhadap Jalur Gaza untuk membalas serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober lalu. Sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dilaporkan tewas akibat serangan Hamas tersebut.
Baca Juga : Pasukan Israel Targetkan RS Indonesia di Gaza
Menurut otoritas Gaza, rentetan serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 13.300 orang, yang mencakup 5.600 anak dan 3.550 perempuan. Sekitar 31.000 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan-serangan militer Israel.
Sejumlah sumber yang memahami diskusi antara para pejabat AS dan Israel merujuk pada komentar terbaru Menteri Luar Negeri (Menlu) Antony Blinken sebagai pertanda bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden tidak lagi sependapat dengan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu soal operasi di Gaza.
Saat berbicara kepada wartawan baru-baru ini, Blinken menyatakan bahwa 'lebih banyak hal' perlu dilakukan untuk melindungi warga sipil di Jalur Gaza. Blinken juga mengkritik Israel soal 'terlalu banyak warga Palestina' yang tewas dalam perang yang berlangsung berminggu-minggu usai serangan 7 Oktober.
Lalu, seorang pejabat AS, yang enggan disebut namanya, menuturkan bahwa Blinken telah menyampaikan 'dengan sangat jelas' kepada Israel soal pandangannya, selama dua perjalanan terkini ke Israel.
Meski begitu, hal tersebut seperti tidak akan secara signifikan mengubah kebijakan atau dukungan Washington terhadap Tel Aviv, seperti yang dituntut sejumlah anggota Partai Demokrat yang beraliran progresif dalam beberapa hari terakhir.
Pertanda lainnya yang menunjukkan perbedaan pandangan antara AS dan Israel adalah ketika Netanyahu mengklaim Tel Aviv akan memiliki otoritas keamanan atas Jalur Gaza jika perang berakhir. Blinken menegaskan bahwa Washington menentang pendudukan kembali atau pengepungan apa pun terhadap Jalur Gaza.
Pendudukan Israel yang terus berlanjut atas wilayah-wilayah Palestina dan tindak kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel di Tepi Barat juga menjadi perdebatan lainnya yang diangkat oleh Blinken dan para pimpinan Pentagon atau Departemen Pertahanan AS saat berdiskusi dengan pemerintah Israel.
Kemudian pada Kamis (16/11) pekan lalu, Blinken mengatakan kepada Benny Gantz, anggota kabinet perang Israel, bahwa pemerintahan Netanyahu perlu mengambil 'langkah-langkah tegas untuk meredakan ketegangan di Tepi Barat, termasuk menghadapi meningkatnya tingkat kekerasan pemukim ekstremis'.
Menteri Pertahanan (Menhan) AS Lloyd Austin juga semakin menekan Menhan Israel Yoav Gallant soal operasi militer negara Yahudi itu terhadap Jalur Gaza, serta maraknya tindak kekerasan di Tepi Barat.
Baca Juga : Houthi Rilis Video Detik-Detik Pengambil Alihan Kapal Milik Israel di Laut Merah
Al Arabiya meninjau 21 transkrip percakapan telepon antara Austin dan Gallant yang dirilis oleh Pentagon sejak 7 Oktober lalu. Austin juga melakukan kunjungan ke Israel seminggu usai serangan Hamas terjadi.
Dalam empat transkrip pertama, ditambah satu pertemuan tambahan antara Austin dan Gallant di Israel, pihak AS tidak menyinggung soal perlunya melindungi warga sipil atau mematuhi hukum internasional soal perang.
Austin mengatakan kepada Gallant soal pentingnya 'mematuhi hukum perang, termasuk kewajiban perlindungan warga sipil, dan mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza' dalam percakapan telepon keduanya pada 14 Oktober lalu.
Berlanjut dalam transkrip tanggal 16-20 Oktober, pembahasan soal warga sipil dan perlunya pengiriman bantuan kemanusiaan semakin intens dalam percakapan antara Austin dan Gallant. Namun bahasa yang digunakan AS berubah pada 21 Oktober, ketika Austin 'menegaskan kembali pentingnya melindungi warga sipil'.
Dalam setidaknya 10 percakapan telepon berturut-turut sejak 21 Oktober hingga Rabu (15/11) pekan lalu, Austin terus mengingatkan Gallant soal perlunya melindungi warga sipil selama operasi militer Israel dilancarkan terhadap Jalur Gaza.
Sejumlah sumber yang mengetahui percakapan telepon antara Austin dan Gallant menyebut Menhan AS itu 'berterus terang' dan 'blak-blakan' saat meminta jawaban soal operasi militer Israel dan target-targetnya kepada Menhan Israel. Austin, menurut sumber itu, juga mengkritik Gallant soal maraknya tindak kekerasan oleh para pemukim Israel di Tepi Barat.
Para pejabat AS memperhatikan sedikit perubahan dalam operasi militer Israel baru-baru ini, saat mereka mengatakan berusaha meminimalkan korban jiwa.
