JATIMTIMES - Setiap tahunnya Pemkot Batu memprogramkan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) atau bedah rumah. Pada tahun 2024 alokasi program tersebut jumlahnya tidak sebanyak 2022 silam.
Tahun 2024, akan dialokasikan dalam Program RTLH sebanyak 97 unit yang tersebar untuk Kecamatan Batu, Junrejo, dan Bumiaji.
Baca Juga : IMOS+ 2023, FIFGROUP Berhasil Capai Target Sebesar 107 Persen
“Raperda APBD Tahun 2024 telah dialokasikan anggaran untuk RTLH atau bedah rumah sebanyak 97 Unit atau sebesar Rp 2,910 miliar,” ungkap Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai.
Jumlah rehabilitasi RTLH itu tidak jauh berbeda di tahun 2023. Tahun 2023 dialokasikan sebanyak 100 unit.
Jumlah tersebut menurun drastis jika dibandingkan tahun 2022 silam. Sebab tahun 2022 silam dialokasikan mencapai 214 unit, sehingga ada penurunan drastis mencapai 100 unit dalam dua tahun terakhir.
Dengan masing-masing Kelompok Penerima Manfaat (KPM) menerima senilai Rp 30 juta. Dengan demikian pagu yang disiapkan sejumlah Rp 2,910 miliar untuk RTLH di tahun 2024 mendatang.
Mereka yang menerima bantuan itu tentunya sudah melalui proses memenuhi syarat. Mulai dari status lahan milik pribadi atau menumpang. “Paling terpenting yang menerima RTLH ini status tanahnya adalah milik pribadi,” ucap imbuh Aries.
Menurut Aries berdasarkan data dari Kementerian Sosial jumlah kelompok penerima PKH Kota Batu sebanyak 3.711 KPM. Diharapkan melalui program program keluarga harapan (PKH) dapat meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Baca Juga : 3 Capres Akan Bertemu Jokowi di Istana Siang Ini, Akan Bahas Apa?
Sehingga nantinya dapat mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat. Selain itu dengan program ini upaya Pemkot Batu agar warga Kota Batu bisa hidup lebih layak.
Diketahui, program RTLH Tahun 2021 lalu ada 167 RTLH yang dibedah di tiga kecamatan. Sementara tahun 2022 jumlahnya bertambah sebanyak 47 RTLH atau menjadi 214 KPM di tiga kecamatan.
Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Kota Batu Heli Suyanto menambahkan, jumlah rehabilitasi RTLH yang dialokasikan dalam 2 tahun terakhir tak sebanyak dua tahun sebelumnya. Sebab penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Iya kesulitannya harus terdaftar DTKS. Padahal masih banyak warga yang belum terdaftar,” ujar Heli.
